Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 20.1 ° C

Koperasi Minta Keringanan Pajak

Ai Rika Rachmawati
ILUSTRASI.*/DOK. PR
ILUSTRASI.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Koperasi Jawa Barat (Jabar) meminta agar pajak penghasilan (PPh) final koperasi dihitung dari sisa hasil usaha (SHU), bukan omzet. Pasalnya, selain memiliki kewajiban untuk membayar pajak, koperasi juga harus meningkatkan kesejahteraan anggota.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jabar, Mustopa Djamaludin, pada Konsolidasi Pusgab dan Koperasi Primer Jabar Melalui Sosialisasi Perpajakan Bagi Koperasi di Dekopinwil Jabar, Jln. Soekarno Hatta, Bandung, Kamis, 29 Agustus 2019. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2019, pajak PPh final koperasi adalah 0,5% dari omzet usaha.

"Pemerintah memang sudah menurunkan PPh final koperasi dari 1% menjadi 0,5%. Kami sangat menghargai upaya tersebut. Saat ini kami akan berupaya akan perhitungan PPh final koperasi berdasarkan SHU, bukan omzet," tuturnya.

Menurut dia, Gerakan Koperasi akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden. Ia mengaku berharap, usulan tersebut akan diterima dan direalisasikan pemerintah.

Mustopa menilai, PPh final koperasi sebesar 0,5% omzet usaha masih memberatkan dan membebani koperasi. Menurut dia, seharusnya koperasi mendapatkan insentif berupa keringan pajak, mengingat vitalnya peran koperasi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, pemberlakuan pajak terhadap koperasi juga sebaiknya disederhanakan. Kalau sekarang kan ada banyak item pajak yang kadang koperasinya sendiri tidak paham," katanya.

KETUA Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jabar, Mustopa Djamaludin, (kiri) berbicara pada Konsolidasi Pusgab dan Koperasi Primer Jabar Melalui Sosialisasi Perpajakan Bagi Koperasi di Dekopinwil Jabar, Jln. Soekarno Hatta, Bandung, Kamis, 29 Agustus 2019.*/AI RIKA RACHMAWATI/PR

Belum mengerti pajak

Ketua Bidang Keanggotaan Dekopinwil Jabar, Alfaini Kosim, juga mengatakan, saat ini masih banyak koperasi yang belum memahami seluruh kewajibannya dalam membayar pajak. Masih banyak juga diantara mereka yang belum mengerti cara perhitungan pajak koperasi.

"Berdasarkan aspirasi anggota yang disampaikan kepada Dekopinwil, salah satu hal yang paling banyak dikeluhkan adalah pemahaman tentang pajak. Itulah mengapa hari ini kami menggelar kegiatan sosialisasi perpajakan," ujarnya.

Ia mengaku berharap, dengan digelarnya sosialisasi perpajakan tersebut, kesadaran koperasi untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak akan meningkat. Dengan demikian, kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional akan terus meningkat.

"Saat ini sudah banyak koperasi yang taat pajak. Ada juga yang tidak menunaikan kewajibannya. Akan tetapi, hal itu terjadi semata-mata karena minimnya pemahaman mereka tentang pajak, bukan unsur kesengajaan," ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi oenerimaan pajak dari sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) masih minim. Pada 2018 nilainya berada pada kisaran Rp 5,7 triliun dari Rp 1.500 triliun total penerimaan perpajakan nasional. 

Pada kegiatan konsolidasi tersebut Dekopinwil mengumpulkan sekitar 25 koperasi primer dan Pusat Gabungan Koperasi (Pusgab) di Jabar. Mereka diharapkan bisa kembali menyebarkan wawasan dan informasi yang diperoleh pada kegiatan tersebut kepada anggotanya yang merupakan koperasi-koperasi di tingkat kabupaten/kota.***

Bagikan: