Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 30 ° C

Kementerian PUPR Targetkan 10 Juta Unit Rumah dalam Lima Tahun ke Depan

Tia Dwitiani Komalasari
SEKRETARIS Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, memukul genderang pada pembukaan Pameran Perumahan Rakyat di Kementrian PUPR Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.*/TIA DWITIANI KOMALASARI/PR
SEKRETARIS Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, memukul genderang pada pembukaan Pameran Perumahan Rakyat di Kementrian PUPR Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.*/TIA DWITIANI KOMALASARI/PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyediaan perumahan lima tahun ke depan mencapai 10,4 juta unit. Pencapaian target tersebut akan dipenuhi melalui intervensi langsung maupun tidak langsung. 

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, mengatakan, pemerintah sudah konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan program sejuta rumah sejak 2015. Sampai saat ini, jumlah rumah yang sudah terbangun melalui program tersebut mencapai 4,38 juta unit.

Menurut Anita, program sejuta rumah akan terus dilanjutkan dengan berbagai penguatan. Penguatan itu adalah percepatan dan kemudahan perijinan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, serta akses pembiayaan perumahan.

Untuk ke depannya, menurut Anita, penyediaan perumahan rakyat masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Adapun target penyediaan perumahan untuk lima tahun ke depan sebanyak 10,4 juta unit.

"Ini merupakan peluang besar baik bagi perbankan maupun developer," ujar Anita saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Pameran Perumahan Rakyat di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. Pameran ini memiliki tema "Mewujudkan Perumahan Rakyat Berbasis Komunitas".

Pemenuhan target melalui intervensi langsung dan tidak langsung

SEKRETARIS Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti.*/TIA DWITIANI KOMALASARI/PR

Dia mengatakan, target ini akan dipenuhi melalui intervensi langsung maupun tidak langsung. Intervensi langsung yang dilakukan di antaranya penyediaan hunian, memfasilitasi peningkatan kualitas hunian, fasilitas subsidi perumahan, dan penyediaan infrastruktur pemukiman. Sementara, intervensi tidak langsung yang dilakukan adalah penyediaan hunian, peran swasta, dan partisipasi pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Kami mohon dukungan dan kontribusi dari stake holder perumahan, antara lain lembaga pembiayaan, pelaku pembangunan, akademisi, dan lembaga masyarakat agar kita bisa menyediakan rumah layak yang terjangkau. Ini penting karena keterjangkauan selalu tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan harga rumah," ujarnya.

Sementara itu,  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan, penyediaan sejuta rumah sudah menginjak tahun ke lima pada 2019. Kementrian PUPR akan melakukan evaluasi program tersebut sebelum melangkah ke lima tahun berikutnya.

"Ke depan, kita lanjutkan dengan berbagai penguatan dan inovasi. Di antaranya untuk menyelesaikan masalah tanah, pembiayaan, regulasi, dan standarisasi," ujarnya.***

Bagikan: