Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.1 ° C

260 Ribu KK di Jawa Barat Belum Teraliri Listrik

Ai Rika Rachmawati
PETUGAS PLN memperbaiki gardu listrik saat pemadaman listrik serentak se-Pangandaran di Cikidang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.*/ANTARA
PETUGAS PLN memperbaiki gardu listrik saat pemadaman listrik serentak se-Pangandaran di Cikidang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 260.000 dari sekitar 48,2 juta kepala keluarga (KK) di Jawa Barat (Jabar) belum teraliri listrik. Mereka umumnya tersebar di pelosok yang relatif sulit untuk diakses infrastruktur kelistrikan.

Demikian diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar), H. Daud Achmad, pada Multi Stakeholder Forum, di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Selasa, 20 Agustus 2019. Ia mengatakan, rasio elektrifikasi Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. "Saat ini rasio elektrifikasinya sudah 9,99 persen. Tinggal 0,01 persen lagi yang belum teraliri listrik. Mudah-mudahan di era ini bisa tuntas 100 persen," tuturnya.

Kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar dalam lima tahun ke depan, menurut dia, adalah meningkatkan infrastruktur listrik rumah tangga. Ia juga mengatakan bahwa Pemprov Jabar berupa terus meningkatkan konsumsi listrik per kapita. "Pada 2018 dari 1.231 kilo Watt hours (kWh) per kapita menjadi 1.300 kWh. Konsumsi listrik per kapita ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur sektor produktif," ujarnya.

Untuk mencapai 100 persen rasio elektrifikasi, menurut dia, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan semua stakeholder kelistrikan, khususnya PLN. Ia mengatakan, tidak semua daerah bisa terjangkau infrastruktur listrik. "Tantangannya alam. Untuk itu kami melakukan inovasi lain agar daerah terpencil bisa terjangkau aliran listrik. Kalau darah ada potensi air, kita pasang mikrohidro, dll," kata Daud.

Kompensasi

Sementara itu, Executive Vice President Operasi Regional PLN Jawa Bagian Tengah, Purnomo mengatakan, kompensasi insiden listrik padam yang terjadi beberapa waktu lalu diperkirakan mencapai Rp 850 miliar. Dana tersebut berdasarkan hasil perhitungan PLN untuk kompensasi matinya listrik di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jabar, dan Banten. 

“Pelanggan nanti bisa cek di aplikasi online PLN, berapa kompensasi yang akan terima. Nantinya kompensasi tersebut akan masuk ke tagihan bulan September," kata Purnomo.

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 27 tahun 2017, kompensasi diberikan dalam bentuk non tunai. Caranya, dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan berikutnya.

Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Sementara bagi konsumen nonadjusment, kompensasi diberikan sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum.

Untuk pelanggan prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan membeli token berikutnya (prabayar). "Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai Service level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama," ujar Purnomo.

Multi Stakeholder Forum (MSF) digelar sebagai sarana PLN untuk menyatukan visi dengan stakeholder dalam menjalankan program-program ketenagalistrikan di Jabar. Pada kesempatan tersebut juga diadakan beberapa rangkaian penandatanganan Deklarasi Sinergi MSF antara Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Pemprov Jabar, Kemeterian ESDM, PT PLN (Persero), PLN UID Jabar, PLN UIT JBT, PLN UIP JBT I, PLN UIP JBT II.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) pengamanan proyek, instalasi, dan aset serta penegakan hukum di lingkungan kerja PT PLN (Persero) dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat; serta collective action sekaligus sosialisasi mengenai fraud. Manajemen PLN beserta seluruh mitra kerja juga melaksanakan penandatanganan Deklarasi Mitra Kerja sebagai komitmen untuk meningkatkan Good Corporate Governance.***

Bagikan: