Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Umumnya berawan, 18.9 ° C

Usulan Kenaikan Iuran Membebani Peserta BPJS Mandiri

Ani Nunung Aryani
BPJS Kesehatan/DOK. PR
BPJS Kesehatan/DOK. PR

CIREBON, (PR).- Usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN soal iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anggota mandiri, dinilai melampaui  batas kewenangan DJSN. 

Penilaian tersebut dilontarkan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) Hery Susanto.

Dalam usulannya, DJSN mengusulkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) naik sekitar 60 persen. 

Usulan itu bahkan telah disorongkan kepada pemerintah setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui adanya kenaikan premi iuran jaminan kesehatan pada Juli lalu.

Dikatakan Hery, kewenangan DJSN itu monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan pengawasan eksternal terhadap BPJS. 

Dalam UU SJSN dan UU BPJS, katanya, secara tegas mengatur tugas DJSN yakni melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial.

Kemudian mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional dan mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran (PBI) serta tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

"DJSN mestinya fokus pada usulan kenaikan anggaran iuran BPJS untuk PBI yang harus dibayarkan pemerintah, ini yang tidak berani mereka dorong," tambahnya.

Ditegaskannya, yang terjadi  justeru usulannya mendetail ke ranah iuran peserta BPJS non PBI. "Kami tegas menolak usulan DJSN itu, sebab sudah di luar kewenangannya. DJSN jangan membebani rakyat dengan hitungan akturia korporat asuransi, sebab prinsip BPJS itu nirlaba," katanya.

Selesai 2 tahun

DJSN memperkirakan dengan besaran persentase kenaikan iuran tersebut, defisit anggaran BPJS Kesehatan akan terselesaikan dalam 2 tahun mendatang. 

Bahkan BPJS Kesehatan akan surplus Rp 4,8 triliun pada 2020-2021.  BPJS Kesehatan sebelumnya diprediksi bakal menanggung defisit lagi hingga Rp 28 triliun pada akhir tahun ini. Karena itu, sejumlah pihak menyatakan salah satu solusi untuk mempersempit celah defisit ialah menaikkan angka iuran.

Besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan versi DJSN kelas I akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 120 ribu. Sedangkan kelas II naik dari semula Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu. Kemudian, iuran kelas III diusulkan naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Menurutnya, saat ini data peserta BPJS kesehatan mencapai 223.347.554 orang, dengan klasifikasi 133.934.008 orang (PBI APBN-APBD), 17.536.732 orang (PPU-PN), 34.129.984 orang (PPU-BU), 32.588.888 orang (PBPU-mandiri), dan 5.157.942 orang (bukan pekerja). 

Usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan non PBI versi DJSN dengan asumsi akan mendorong surplus Rp 4.8 triliun, dinilai Hery, justru jauh panggang dari api. 

Menurutnya target surplus itu harusnya dari perbaikan tata kelola kebijakan investasi BPJS, bukan malah mengejar kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan non PBI hingga tembus 60%.  Perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan harus menjadi prioritas utama, soal kenaikan iuran mesti mempertimbangan kemampuan peserta.

 "Dengan iuran yang ada saat ini saja masih sangat besar tunggakan dari peserta, apalagi jika dinaikkan sesuai usulan DJSN, yang ada makin menambah deret ukur tunggakan iuran karena tidak sesuai dengan daya beli dan membebani pesertanya," pungkasnya.***

Bagikan: