Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Umumnya berawan, 24.4 ° C

Bank Indonesia Luncurkan Standar Nasional Kode QR

Vebertina Manihuruk
GUBERNUR Bank Indonesia, Perry Warjiyo (kiri), disaksikan Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaadmadja (tengah), dan CEO LinkAja, Danu Wicaksana (kanan), melakukan tap in dalam peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) di halaman Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Bank Indonesia meluncurkan QRIS untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking dan implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.*/ANTARA FOTO
GUBERNUR Bank Indonesia, Perry Warjiyo (kiri), disaksikan Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaadmadja (tengah), dan CEO LinkAja, Danu Wicaksana (kanan), melakukan tap in dalam peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) di halaman Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Bank Indonesia meluncurkan QRIS untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking dan implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan, penggunaan kode respon cepat (Quick Response Code/QR Code) uang elektronik ke akan dapat secara masif digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kode itu bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan, minuman, hingga transportasi.

Dalam peluncuran standar nasional Kode QR (Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS) di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019, Perry mengatakan bahwa standarisasi Kode QR uang elektronik menganut prinsip universal. Artinya, penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang menawarkan layanan transaksi Kode QR akan didorong untuk bekerja sama dengan berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar layanan Kode QR dapat mencakup seluruh transaksi.

"QRIS akan unggul dan universal. Semua lapisan masyarakat bisa menggunakan ini, penjual bakso bisa gunakan ini, mi goreng juga," ujar Perry, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Perry menuturkan, ia yakin QRIS akan meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital ke masyarakat. Dengan begitu, keberadaan QRIS dapat mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seluruh jasa pembayaran harus mengikuti standar pada 1 Januari 2020

ILUSTRASI kode respon cepat (Quick Response Code/QR Code).*/DOK PR

Perry mengatakan, QRIS berisi acuan bagi seluruh PJSP Kode QR seperti Go-Pay, Grab-Pay, Dana, OVO dan lainnya, yang harus diikuti. Setelah peluncuran QRIS pada Hari Kemerdekaan ini, BI memberikan waktu transisi kepada PJSP untuk menyesuaikan secara keseluruhan bisnis dan operasi Kode QR dengan QRIS hingga 1 Januari 2020.

"Di tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM) yakni penjual (merchant) yang akan menampilkan Kode QR pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran," ujar dia.

Pada 1 Januari 2020 nanti, seluruh PJSP harus mengikuti standar QRIS. Saat ini, PJSP yang menggunakan Kode QR masih dapat beroperasi sembari memenuhi ketentuan dalam QRIS.

BI juga akan menyempurnakan peraturan yang melandasi penggunaaan Kode QR. Saat ini, acuan teknis penyelenggara uang elektronik termasuk penggunaan sumber dana Kode QR termuat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur 20/21/PADG/18.

Saat ini, masyarakat dapat menggunakan layanan kode QR dengan dana yang bersumber dari kepemilikan uang elektronik. Uang itu berbasis server dompet elektronik dan juga rekening perbankan.

QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co. Sebelum diluncurkan, spesifikasi teknis standar Kode QR dan interkoneksinya telah melewati uji coba (piloting) pada tahap pertama pada September hingga November 2018 dan tahap kedua pada April hingga Mei 2019.***

 

Bagikan: