Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Cerah, 28.3 ° C

Menaker Wacanakan Dua Program Baru Jaminan Sosial bagi Pekerja

Satrio Widianto
ILUSTRASI pekerja terancam restrukturisasi.*/ANTARA
ILUSTRASI pekerja terancam restrukturisasi.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, melontarkan wacana agar jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ditambah dua program. Kedua program itu yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS). 

Hanif Dhakiri mengatakan, dua program itu bisa menjadi instrumen negara untuk melindungi warganya. Apalagi, di tengah disrupsi ekonomi, hal itu membuat pasar tenaga kerja menjadi sangat dinamis.

"Ini sekadar wacana untuk antisipasi lebih baik dalam memberikan perlindungan dari sisi tenaga kerja yakni korban pemutudan hubungan kerja (PHK). Korban-korban PHK juga harus dilindungi negara," katanya saat seminar nasional bertema "Kebijakan Sektor Tenaga Kerja untuk mendukung Transformasi Ekonomi" di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019.

Turut hadir sebagai pembicara lainnya adalah  Menko Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil; Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita; serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi B. Sukamdani.

Menurut Hanif, JKP adalah semacam unemployment benefit atau keuntungan bagi pengangguran. Sedangkan program JPS, itu berupa jaminan sosial yang diberikan agar warga memiliki kesempatan menjalani pelatihan baik untuk meraih keahlian (skilling), meningkatkam keahlian (upskilling), maupun mengubah keahlian (reskilling) yang diakhiri dengan sertifikasi profesi.

“Korban PHK harus dibantu dalam kurun waktu tertentu, agar mereka punya kesempatan beradaptasi dan memperbaiki skill-nya untuk mencari pekerjaan yang baru," katanya.

Dua program itu masih menjadi wacana yang belum dibicarakan dengan Presiden

*/DOK. PR

Ia mengatakan, melalui dua program jaminan sosial itu, maka orang bisa mengalami longlife learning dan longlife employbility. Namun, ia mengatakan, kedua program belum dibicarakan dengan Presiden karena ingin menjadi diskusi publik lebih dulu, baik di kalangan serikat pekerja maupun dunia usaha.

"Sekali lagi, kalian jangan salah tulis. Ini masih wacana, masih diskusi. Justru untuk memastikan pasar kerja yang makin dinamis dan fleksibel, bisa kita antisipasi lebih baik dari sisi perlindungan kepada tenaga kerja, " ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini ada lima program jaminan sosial yang dimiliki pemerintah. Pertama, jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Empat program lain yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.

Ia pun menyebutkan pekerjaan rumah lain dalam dunia ketenagakerjaan. Ada dua hal yang merupakan pekerjaan rumah yaitu menyiapkan SDM yang berkualitas dengan terobosan melalui pelatihan vokasi serta perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di tengah perkembangan dunia yang mengarah ke berbagai bentuk relasi ekonomi yang sifatnya jauh lebih fleksibel.

"Jadi tantangan ke depan terkait perbaikan ekosistem ketenagakerjaan yakni bagaimana negara hadir melindungi warganya atau pekerjanya dalam pasar kerja yang semakin fleksibel," ujarnya. 

Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa hal itu menjadi masukan bagi pihaknya. "Meski demikian, penambahan program baru harus dibahas oleh para pemangku kepentingan antara lain pemerintah dan DPR," ujarnya.***

Bagikan: