Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 20.5 ° C

Perusahaan Wajib Daftarkan Jaminan Pensiun

Tim Pikiran Rakyat
KEPALA Bidang Pemasaran Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Muhamad Fanani saat memaparkan materi di Sosialisasi Jaminan Pensiun di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis 18 Juli 2019.*/RIZKI PUTRI/KABAR BANTEN
KEPALA Bidang Pemasaran Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Muhamad Fanani saat memaparkan materi di Sosialisasi Jaminan Pensiun di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis 18 Juli 2019.*/RIZKI PUTRI/KABAR BANTEN

SERANG, (PR).- Sebanyak 300 perusahaan di Serang belum ikuti Jaminan Pensiun (JP). Dari 285.000  tenaga kerja, yang baru terdaftar sekitar 196.489 tenaga kerja. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pemasaran Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Muhamad Fanani pada acara sosialisasi jaminan pensiun bersama pengawas ketenagakerjaan UPTD Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis 18 Juli 2019.

Ia menjelaskan, kategori perusahaan yang wajib mendaftarkan pekerjanya tersebut merupakan perusahaan menegah dan perusahaan besar. Dengan kategori mulai dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar diluar aset gedung. Sedangkan untuk perusahaan mikro, dengan aset mulai dari nol hingga Rp 50 juta, dan perusahaan kecil mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta belum menjadi prioritas kepesertaan JP.

"Kalau Rp 500 sampai Rp 10 miliar itu sedang atau menengah, dan di atas Rp 10 miliar itu masuk dalam kategori perusahaan besar. Perusahaan menengah dan perusahaan besar inilah yang wajib untuk mendaftarkan pekerjanya pada JP. Itu wajib mengikuti empat program, salah satunya ya JP itu," katanya.

Dari data total yang dimilikinya, ada sekitar 3.400 perusahaan dalam kategori wajib tapi belum menjadi peserta itu sekitar 300 perusahaan dalam kategori menengah. Bahkan pihaknya telah menangani sebanyak 6.000 kasus JP selama empat tahun terakhir ini. Mulai dari tahun 2015, sejak diresmikannya JP hingga tahun 2019 ini.

"Kasus itu terbagi dua, yang satu dibayarkan secara sekaligus, dan satu lagi dibayarkan secara berkala. Kami pun sudah mengeluarkan sebesar Rp 5,9 miliar untuk membayarkan JP. Dengan minimum pensiunan sebesar Rp 340 ribu per bulan. Ini disesuaikan juga dan diakumulasi dengan besaran pendapatan. Bahkan per bulan bisa mendapatkan lebih dari Rp 3 juta," ujarnya.

Perlindungan universal

Asisten Deputi Direktur Bidang Manajeman Resiko dan Wasrik Wilayah Banten BPJS Ketenagakerjaan Iyan Dwiyanto mengatakan, Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan sebuah perlindungan yang universal bagi seluruh tenaga kerja, sehingga para pekerja terlindungi sepanjang masa kerja sampai masa pensiuannya.

"Ini merupakan program baru yang mulai aktif per 1 Juli 2015 lalu. Saat ini sudah berjalan empat tahun. Kami juga sudah membuat komitmen dengan pengawas tenaga kerja. Jadi, apabila ada perusahaan yang menunggak satu tahun itu akan diberikan sanksi administrasi," katanya.

Semester kedua ini, dikatakannya akan ada beberapa perusahaan yang diperiksa dan dikunjungi. Kemudian, dari kunjungan tersebut, ia bersama timnya akan melakukan evaluasi untuk kemudian dilakukan penindakan apabila ada yang bermasalah. "Komitmen ini akan kami awasi terus agar implementasinya berjalan sesuai dengan kesepakatan diawal," ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Rizki Putri.

Sedangkan Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Serang dan Cilegon Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Dudus Sujudi Maman mengatakan, pihaknya berpedoman terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 33 Tahun 2016  tentang pengawasan perusahaan terhadap tenaga kerja.

"Disana dijelaskan hal-hal seperti ini akan ketemu ketika kami melakukan pengawasan pertama. Kemudian pengawasan berkala, dan nanti ada evaluasi khusus hingga penindakan hukum. Dengan dasar kami harus terus berkoordinasi dengan pihak BPJS," ucapnya.

Kemudian, ia juga menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015, tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintahan saja yang berhak mendapatkan jaminan pensiun. Akan tetapi, pegawai swasta pun berhak atas jaminan pensiun.

"Itu berdasarkan PP No. 45 Tahun 2015. Jadi tidak hanya ASN atau pegawai pemerintahan yang mendapat JP, tetapi seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan swasta pun bisa," katanya.***

Bagikan: