Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.4 ° C

Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur

Satrio Widianto
FOTO ilustrasi kegiatan siswa SMK.*/DOK PR
FOTO ilustrasi kegiatan siswa SMK.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Lulusan sekolah menengah kejuaran (SMK) menjadi penyumbang tertinggi pengangguran terbuka di Indonesia,  bertolak belakang dengan rencana awal menjadikan lulusan SMK langsung bisa diserap oleh dunia usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 7 juta pengangguran terbuka per Agustus 2018, 11,24 persennya merupakan lulusan SMK.

Persentase itu lebih tinggi dari pengangguran terbuka lulusan SMA 7,95 persen, lulusan SD 2,43 persen, sedangkan untuk lulusan SMP yang menganggur ada sebanyak 4,8 persen. Ekonom Raden Pardede mengingatkan, pemerintah harus mengontrol dan membangun pendidikan vokasi yang berkualitas seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

“Jangan asal membangun pendidikan vokasi atau SMK, tapi yang paling penting adalah kualitas,” kata Raden Pardede dalam Focus Group Discussion dengan tema "Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi” di Jakarta.

Raden mengatakan, angka pengangguran saat adalah lulusan SMK membuktikan kualitas SMK rendah. Sampai saat ini komposisi tenaga kerja Indonesia lebih didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah. "Akibatnya daya saing Indonesia dibanding negara-negara lain rendah," katanya.

Menurut Raden Pardede, Indonesia mempunyai bonus demografi. Namun, untuk bisa memanfaatkannya masih sisa waktu 15 tahun ke depan agar meninggalkan ketertinggalan kualitas sumber daya manusia.  “Kalau dalam 15 tahun belum juga berubah, maka Indonesia benar-benar sulit maju lagi,” katanya.

“Waktu kita menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trap dan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua dan miskin,” katanya.

Skill rendah

Raden mencontohkan, gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri hanya seperempat dari gaji tenaga kerja Filipina di negara yang sama. “Permasalahan seperti ini terjadi karena skill tenaga kerja Indonesia rendah. Kenapa rendah ? Ya, karena pelatihan dan pendidikan tidak diperhatikan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pertama, lakukan reformasi sistem pendidikan. “Terapkan wajib sekolah sembilan tahun. Tidak perlu lagi ada Sekolah Dasar (SD),” kata dia. Kedua, lakukan pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)-BLK sudah yang ada.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono mengatakan, sampai saat ini Kemnaker giat melakukan pendidikan dan pelatihan di BLK. “Lulusan BLK sebagian besarnya terserap di lapangan kerja,” katanya.

Bambang mengatakan, pendidikan dan pelatihan di BLK selama ini dijalankan bekerja sama dengan pihak swasta. “Link and match itu penting,” kata dia.

Bambang sepakat dengan Pardede bahwa penganggur tertinggi merupakan lulusan SMK. “Ada apa dengan SMK kita?” katanya.

Dia menjelaskan, grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia. “Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, dia menambahkan pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton, yang juga yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.***

Bagikan: