Pikiran Rakyat
USD Jual 14.282,00 Beli 14.184,00 | Cerah, 23.4 ° C

80 Persen Tenaga Konstruksi Jawa Barat Belum Kantongi Sertifikasi

Ai Rika Rachmawati
*/DOK. PR
*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 80 persen tenaga kerja konstruksi Jawa Barat (Jabar) belum mengantongi sertifikat kompetensi. Kondisi itu terjadi karena masih rendahnya kesadaran tenaga kerja konstruksi untuk mengikuti sertifikasi.

Demikian diungkapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar, Asep Candra Supriatna, pada Sertifikasi Kompetensi Bidang Konstruksi Prajurit Zeni TNI Angkatan Darat Wilayah Jawa Barat 2019 di Mazidam III/Siliwangi, Jalan Jawa, Bandung, Selasa, 16 Juli 2019. Padahal, menurut dia, biaya sertifikasi kompetensi lebih rendah jika dibandingkan dengan benefit peningkatan upah yang akan mereka terima setelah tersertifikasi.

"Biaya yang harus dikeluarkan oleh tenaga ahli untuk mengikuti sertifikasi mulai dari pelatihan, pembekalan, hingga pengujian sekitar Rp 1.250.000 per orang. Sementara untuk tukang rata-rata Rp 500.000 per orang," ujarnya.

Namun menurut dia, jika tenaga kerja konstruksi tersebut sudah terbiasa melakukan pekerjaan terkait, mereka bisa langsung mengikuti pengujian. Biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp 200.000 per orang.

"Upah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikasi berpotensi naik. Jika tanpa sertifikasi upahnya misalnya Rp 150.000, dengan sertifikasi akan naik menjadi Rp 200.000 per hari," kata Asep.

Sertifikasi kompetensi, menurut dia, juga penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi, bahkan hingga ke ranah global. Sertifikasi konstruksi yang dikeluarkan sudah diakui secara internasional. 

"Salah satu persoalan saat tenaga kerja asal Indonesia masuk ke pasar konstruksi internasional, seperti Arab Saudi, adalah kepemilikan sertifikat kompetensi. Daya saing mereka kalah dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain, seperti Bangladesh," tuturnya.

Ia mengatakan, sertifikat kompetensi ibarat SIM bagi pengemudi. Untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, menurut dia, tenaga kerja sektor konstruksi hanya tinggal menunjukan sertifikat kompetensi yang mereka miliki. "Jadi sertifikasi bukan hanya amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tapi memiliki benefit besar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sektor konstruksi," katanya.

Asep mengatakan, tingginya jumlah tenaga kerja konstruksi yang belum mengantongi sertifikasi kompetensi bukan hanya terjadi di Jabar, tapi terjadi secara nasional. Bahkan, angka nasional jauh lebih besar.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) mengungkapkan, saat ini tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat secara nasional baru mencapai 512.787. Sementara total tenaga kerja konstruksi di Indonesia diperkirakan mencapai 8,2 juta orang.

Ketua LPJKN, Ruslan Rivai merinci, jumlah tersebut terdiri dari 158.070 orang tenaga ahli dan 386.802 orang tenaga terampil. Dengan catatan, setiap tenaga kerja bisa dikategorikan sebagai tenaga ahli dan tenaga terampil. 

Sertifikasi TN

Sementara itu, terkait sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi prajurit zeni TNI Angkatan Darat wilayah Jabar, Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ober Gultom, dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Jasa Konstruksi. Sertifikasi dilakukan karena TNI banyak melakukan pembangunan di lingkungan internal dan banyak dilibatkan dalam membantu masyarakat melakukan konstruksi, khususnya di wilayah perbatasan.

"Banyak pekerjaan konstruksi dilakukan TNI dan Kementeria  PUPR. Oleh karena itu, kami fasilitasi TNI untuk melakukan sertifikasi. Sertifikat diberikan oleh negara melalui Badan Sertifikasi Kompetensi dan berlaku secara internasional," katanya.

Sertifikasi kompetensi sektor konstruksi di Kodam III Siliwangi tersebut diikuti oleh 420 orang. Kementerian PUPR menargetkan, ke depan prajurit di seluruh Kodam di Indonesia mengantongi sertifikasi. "Sampai saat ini, menurut dia, sudah sekitar 1.500 prajurit mengantongi setifikasi. Target akan disasar semua, sekitar 10.123 prajurit," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) III/Siliwangi, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Dwi Jati Utomo, mengatakan, TNI AD, khususnya dari korps Zeni Kodam memiliiki kemampuan membangun konstruksi. Ia mengatakan, setiap tahun anggota TNI melakukan pembangunan baru maupun pemeliharaan. "Dengan adanya sertifikasi seperti ini, artinya prajurit memiliki kompetensi yang diakui dan berstandar sesuai dengan ketetapan Dirjen Bina Konstruksi," katanya.

Dwi mengatakan, seluruh Kodam biasanya memiliki tugas-tugas, diantaranya membangun rumah prajurit atau memelihara bangunan yang sudah ada, dan aktivitas kontruksi lainnya. Pada 2018 lalu, pihaknya memiliki anggaran untuk pembangunan seluruh Kodam sebesar Rp 150 miliar, baik untuk pembangunan fasilitas maupun pemeliharaan.

"Pihak yang membangun adalah pemborong, tapi pengawas ada di tangan TNI Zeni Kodam. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan ke depan tidak ada lagi temuan terkait kualitas jasa konstruksi di lingkungan TNI," tuturnya.***

Bagikan: