Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.8 ° C

Empat Tahun Mendatang, Potensi Wisata Halal Global Rp 3.800 Triliun

Yulistyne Kasumaningrum
DISKUSI terbatas Strategi Komunikasi Produk Wisata Halal: Peningkatan Keberterimaan Industri dan Wisatawan terhadap Hotel Syariah di Indonesia dengan topik Implementasi Wisata Halal, Peluang, dan Tantangan dalam Industri, di Aula Pikiran Rakyat, Jumat, 28 Juni 2019.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
DISKUSI terbatas Strategi Komunikasi Produk Wisata Halal: Peningkatan Keberterimaan Industri dan Wisatawan terhadap Hotel Syariah di Indonesia dengan topik Implementasi Wisata Halal, Peluang, dan Tantangan dalam Industri, di Aula Pikiran Rakyat, Jumat, 28 Juni 2019.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Pariwisata halal harus dimaknai sebagai konsep pariwisata yang mengedepankan rasa aman, sehat, dan bersih. Hal tersebut merupakan sebuah konsepsi tertinggi dari kualitas hidup. 

Pariwisata halal bukan untuk mengubah konsep dari pariwisata daerah masing-masing. Di sisi lain, perlu dibangun strategi komunikasi yang ideal antara pemerintah, pelaku industri halal, serta wisatawan terkait pariwisata halal di tanah air.

Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas Strategi Komunikasi Produk Wisata Halal: Peningkatan Keberterimaan Industri dan Wisatawan terhadap Hotel Syariah di Indonesia dengan topik Implementasi Wisata Halal, Peluang, dan Tantangan dalam Industri, di Aula Pikiran Rakyat, Jumat, 28 Juni 2019. 

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua Pelaksana Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementrian Pariwisata, Wisnu Rahtomo, Ketua Perhimpunan Hotel Indonesia (PHRI) Jabar Herman Muchtar, Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei, Sekum MUI Kota Bandung Irfan Safrudin, dan Husni Agus, humas dari salah satu hotel syariah, serta Pakar Komunikasi Politik Karim Suryadi.

Wisnu Rahtomo memaparkan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah mulai mengembangkan pariwisata halal Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari besarnya potensi yang ada. 

Mulai dari jumlah traveller muslim dunia yang terus meningkat, hingga angka halal travel global yang diperkirakan akan mencapai Rp 3.800 triliun pada tahun 2023. 

Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, sejumlah langkah dan strategi telah dilakukan pemerintah. Misalnya pengembangan pemasaran, pengembangan destinasi, serta pengembangan industri dan kelembagaan dengan pentahelix incorporated. Bahkan pemerintah pun saat ini tengah mempersiapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal.

“Penyusunan pedoman ini untuk menjadi acuan bagi industri dalam menyelenggarakan pariwisata halal,” katanya.

Sekum MUI Kota Bandung Irfan Safrudin menilai, untuk mengembangkan pariwisata halal, yang terpenting selain menetapkan target yang disasar adalah membangun pemahaman bersama tentang keunggulan dari konsep tersebut. Ia mencontohkan, saat bank syariah diperkenalkan, tidak sedikit nasabah non muslim yang memilih industri tersebut karena melihat adanya keadilan.

“Untuk wisata halal, yang harus dikomunikasikan secara universal tentang thoyiban-nya. Kalau wisata halal maka misalnya dijamin tentang kesehatannya, aman, bersih. Bukan proses syariahtisasi, tetapi benefit yang dirasakan,” katanya.

Masih ada kesenjangan

Karim Suryadi menilai masih belum optimalnya pariwisata halal di nusantara dikarenakan adanya gap antara gerakan pembangunan pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dengan pergerakan yang dilakukan masyarakat. 

“Ketika pemerintah membuat tim percepatan, maka pemerintah daerah harus segera menyambut ini,” ujarnya.

Herman Muchtar berharap pemerintah Jabar dapat segera membuat tim percepatan pariwisata halal di jabar jika pemprov serius ingin menjadikan pariwisata sebagai lokomotif perekonomian daerah. 

“Yang penting serius dan ada kenaikan,” ujarnya. 

Strategi Komunikasi

Pada kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung tersebut, juga disajikan hasil penelitian dari Prof. Atie Rachmiatie dan Fitri Rahmatria M.Si mengenai strategi komunikasi pariwisata halal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur komunikasi berperan penting dalam memperkuat product value dari pariwisata halal. Pemerintah juga perlu memiliki strategi komunikasi yang khusus, dalam menyosialisasikan keunggulan pariwisata halal kepada industri dan wisatawan sehingga minat kedua stakeholder pariwisata tersebut meningkat. 

Saat ini, persepsi industri terhadap product value hotel halal terbentuk bukan hanya dipengaruhi faktor komunikasi yang dilakukan pemerintah. Namun, lebih kuat dipengaruhi faktor target utama pendirian hotel (intrinsic) serta faktor ekstrinsic yakni demand (permintaan wisatawan) dan biaya (cost) yang harus ditanggung. 

“Pengelola hotel halal mendirikan dan mengelola hotel halal berdasarkan ideologi dan paham yang dianut, dan juga fokusnya pada penyebaran agama, disamping keinginan untuk berbisnis,” ujar Fitri.***

Bagikan: