Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian berawan, 20.7 ° C

Mitra Pengemudi Malah Paling Banyak Terkena Dampak Penghapusan Diskon Ojol

Tia Dwitiani Komalasari
OJEK Online/ANTARA
OJEK Online/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kementerian Perhubungan berencana mengeluarkan peraturan yang menghapus diskon tarif ojek online (ojol) mulai Juni 2019. Meskipun demikian, kebijakan ini diperkirakan akan lebih merugikan mitra pengemudi itu sendiri. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan usulan dari berbagai pihak terutama pengemudi. Kementerian Perhubungan selalu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait sebelum mengeluarkan kebijakan.  

"Ojol itu kan dinamis, apa yang dilakukan itu berdasarkan tahapan riset baik dari pengemudi, pengguna, dan aplikator. Kita tidak pernah memutuskan sendiri," ujar dia di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. 

Pengamat Transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, permasalahan dasar dari ojek online adalah persaingan antar mitra pengemudi itu sendiri. Jumlah mitra pengemudi yang melampaui kapasitasnya menyebabkan pendapatan menjadi berkurang. 

"Hal ini yang mendorong mereka menjadi tawar menawar dengan pemerintah tentang tarif. Kondisi tersebut berbeda dengan di awal awal, sekarang persaingan mereka lebih ketat, "ujarnya. 

Padahal dalam jangka panjang, menurut Ellen, kenaikan tarif yang harus ditanggung konsumen justru akan merugikan mitra pengemudi itu sendiri. Sebab, konsumen masih memiliki alterantif transportasi lain. Jika tarif ojek online tidak seimbang dengan pendapatan mereka, maka tidak menutup kemungkinan konsumen menggunakan pilihan transportasi lain. 

"Terutama untuk di kota besar seperti Jakarta yang memiliki banyak pilihan transportasi publik. Namun jika tidak ada pun, konsumen bisa beralih menggunakan transportasi pribadi,"ujarnya. 

Hal itu berbeda dengan mitra pengemudi yang tidak memiliki alternatif lain. "Bagi mitra pengemudi, mereka tidak punya pilihan karena itu kan pekerjaan mereka. Justru mereka yang nantinya akan dirugikan,"ujarnya. 

Menurut Ellen, pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan intervensi terlalu dalam terhadap penetapan tarif ojek online. Penetapan harga sebaiknya dilepas pada mekanisme pasar, dengan syarat memenuhi standar keselamatan bagi pengemudi dan konsumen. 

"Memang tidak menutup kemungkina  akan terjadi predatory pricing. Namun intervensi yang terlalu berlebihan justru akan menyebabkan konsumen memilih alternatif transportasi lain,"ujarnya.***

Bagikan: