Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

Jepang Buka 345.000 Lowongan Kerja

Satrio Widianto
ILUSTRASI tenaga kerja.*/DOK. PR
ILUSTRASI tenaga kerja.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Pemerintah Indonesia dan Jepang akan segera menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW). Dengan perjanjiam itu, Jepang membuka kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di 14 sektor dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja sekitar 345 ribu orang selama 5 tahun.

"Kesempatan kerja ini dibuka mengingat Jepang saat ini dan beberapa tahun ke depan dalam kondisi aging society, atau penduduk berusia tua lebih besar dibanding penduduk berusia muda. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan usia produktif, Jepang harus merekrut TKA," kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Eva Trisiana, saat sarasehan bertajuk "Peningkatan peran media dan Civil Society Organozation (CSO) dalam mempromosikan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)", di Jakarta, Jumat 24 Mei 2019.

Dikatakannya, per 1 April 2019 pemerintah Jepang telah mengeluarkan kebijakan untuk regulasi keimigrasiannya, berupa residential status yang baru, yaitu Specified Skilled Worker (SSW) bagi TKA yang akan bekerja ke Jepang. Dalam kerangka itu, Indonesia tidak sendiri, tetapi ada tujuh negara lainnya, antara lain Myanmar, Bangladesh. Bagi pekerja yang lolos saringan dan diterima bekerja di negara akan diperlakukan sama sebagaimana penduduk setempat.

Eva memberi info bahwa syarat utama untuk bisa diterima bekerja di negara matahari terbit itu adalah kemampuan berbahasa Jepang dan menguasai bidang keterampilan. "Kalau soal skill, saya gak ragu. Pekerja kita tidak kalah dengan pekerja dari negara lain dalam penguasaan skill. Hanya soal bahasa, pekerja dari negara kita harus sering berlatih," tuturnya.

Komitmen melindungi

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Maruli A. Hasoloan mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki komitmen kuat melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak PMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja.

Dikatakan, untuk menuntaskan permasalahan atau isu pekerja migran dan dinamis, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya masyarakat media massa dan Civil Society Organization (CSO).

"Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk  perbaikan sistem tata kelola PMI  di dalam maupun luar negeri," kata Maruli.

Untuk melindungi dan melayani pekerja migran di dalam dan luar negeri pemerintah telah melakukan kerja sama serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa negara,  termasuk penyediaan jaminan sosial bagi PMI. "Pelindungan pekerja migran lainnya yakni kerja sama melalui uji coba sistem penempatan satu kanal (one channel) untuk melindungi pekerja migran dari berbagai eksploitasi yang merugikan " katanya.

Saat ini, satu kanal baru diterapkan di Arab Saudi. "Sekarang sedang kita usahakan digunakan di semua negara (penempatan PMI)," katanya. Adapun perlindungan bagi pekerja migran di dalam negeri di antaranya melalui program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif). ***

 

Bagikan: