Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Langit umumnya cerah, 17 ° C

Sinergi Melalui Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat

Advertorial
MOHAMMAD Edison (kiri), Iwa Karniwa (tengah), Ida Wahida Hidayati (kanan).*/DOK. BPJS KESEHATAN
MOHAMMAD Edison (kiri), Iwa Karniwa (tengah), Ida Wahida Hidayati (kanan).*/DOK. BPJS KESEHATAN

BANDUNG, (PR).- Dalam rangka optimalisasi Program JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah mendukung kegiatan sosialisasi,koordinasi dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraandengan pemangku kepentingan lintas sektoral/organisasi/lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pada kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraandengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Jawa Barat Rabu 15 Mei 2019, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa BaratIwa Karniwadan Kepala Dinas, Kepala Biro Yanbangsos dan Instansi/ Lembaga terkait lainnya di wilayah Jawa Barat.

“Seluruh Dinas/ Instansi/ Lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS.Dinas/ Instansi/ Lembaga lainnya agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS,” tegas Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Rabu 15 Mei 2019.

Tujuan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama, antara lain :

  1. Tercapainya komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan Program JKN – KIS meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis.
  2. Tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN – KIS.
  3. Terwujudnya partisipasi Pemerintah daerah dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC), khususnya di Provinsi Jawa Barat.
  4. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik lintas stakeholder guna meningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

“Pertemuan Forum Komunikasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.Sementara Pertemuan Forum Kemitraan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dimana agenda yang dibahas antara lain adalah Review Program JKN – KIS di Wilayah Jawa Barat,Update Kebijakan dan Regulasi Program JKN – KIS serta Evaluasi Hasil dari Implementasinya di Jawa Barat,’’ ujar Mohammad Edison, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat.

BPJS Kesehatan juga menyebutkan bahwa selain fokus pada pencapaian UHC peran pemangku kepentingan guna mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan juga perlu menjadi perhatian. Advokasi dan dukungan untuk pemenuhan syarat operasional fasilitas kesehatan, seperti Surat Izin Operasional (SIO) dan Akreditasi (khusus untuk Rumah Sakit), pemanfaatan sistem Finger Print guna memudahkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, serta optimalisasi Program Rujuk Balik bagi peserta JKN-KIS menjadi penting untuk dilaksanakan dalam waktu terdekat.

Berdasarkan data s.d Mei 2019, cakupan peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 38.033.735 jiwa, yaitu 84,22% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. Sementara cakupan peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat adalah sebanyak 27.012.012jiwa, yaitu 82,80% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat. Terdapat total 2.187 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 833 Puskesmas, 748 Klinik Pratama, 473Dokter Praktik Perorangan, 54 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 74 Klinik TNI/Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga s.d Mei 2019telah bekerja sama dengan 195 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 165 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 30 Klinik Utama), 113 Apotek, serta 69 Optik.***

Bagikan: