Pikiran Rakyat
USD Jual 14.084,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 24 ° C

Masyarakat Jangan Tergiur Penawaran Investasi Ilegal

Yulistyne Kasumaningrum
ILUSTRASI investasi.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI investasi.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG, (PR).- Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 144 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK. Seluruh kegiatan entitas tersebut telah dihentikan.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan hingga kini jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi mencapai 947 entitas. Jumlah tersebut terdiri 404 entitas yang ditemukan pada 2018 dan 543 entitas pada 2019.
 
"Jumlah fintech lending ilegal yang beredar masih banyak. Kami mohon masyarakat tetap waspada dan berhati-hati sebelum memilih perusahaan fintech lending. Gunakan fintech lending yang sudah terdaftar di OJK sebanyak 106 perusahaan," ujarnya melalui keterangan pers yang dikutip “PR” Online, Senin 29 April 2019.

Dijelaskan sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

OJK juga melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna P2P serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, Tongam mengatakan pada 24 April 2019, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 73 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi terdiri 64 Trading Forex tanpa izin, lima Investasi uang tanpa izin, dan dua Multi Level Marketing tanpa izin, kemudian satu Investasi Perkebunan, dan satu Investasi Cryptocurrency. Dengan demikian total kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal dan dihentikan Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sejumlah 120 entitas sebagaimana terlampir.

"Penawaran investasi ilegal juga masih banyak di masyarakat, dan ini sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat. Masyarakat diminta selalu berhati-hati dalam menginvestasikan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," katanya.

Menghadapi masih banyaknya penawaran investasi ilegal tersebut, Tongam mengatakan pihaknya juga secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui langkah tersebut diharapkan masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. 

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal,” ujarnya.***

Bagikan: