Pikiran Rakyat
USD Jual 14.288,00 Beli 13.988,00 | Langit umumnya cerah, 16.8 ° C

Presiden Terpilih dari Pemilu 2019 Akan Hadapi Tantangan Ekonomi yang Berat

Satrio Widianto
DERETAN permukiman penduduk dan gedung bertingkat yang terlihat dari kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen sepanjang 2018.*/ANTARA
DERETAN permukiman penduduk dan gedung bertingkat yang terlihat dari kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen sepanjang 2018.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Tantangan pembangunan ekonomi Indonesia akan semakin berat. Selain faktor internal, ada faktor eksternal seperti terjadinya pelambatan kinerja ekonomi kawasan. Sementara, Amerika dan China sibuk perang dagang, Eropa bermasalah dengan pasar keuangan, serta di Asia Tenggara terjadi pelemahan permintaan barang dan jasa.

Hal itu dikatakan pengamat ekonomi, Rosdiana Sijabat, dalam diskusi publik bertema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini, Jakarta, Kamis 11 April 2019. Dikatakannya, perekonomian global akan menekan perekonomian Indonesia.

"Jadi, siapapun nanti yang terpilih, bagaimana meningkatkan aktivitas ekonomi dari sisi rumah tangga. Kondisi perekonomian global akan berdampak bagi Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih akan menghadapi tantangan cukup berat," kata Rosdiana.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sekitar 5,2% sampai 5,3%. "Target pertumbuhan pemerintahan Jokowi cukup optimis, 7%, tapi semua pertumbuhan ekonomi global melambat. Amerika saja pertumbuhan ekonomi 2,9 %. Indonesia tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Singapura 3%, Vietnam dan Kamboja mampu mencapai 6%."

Menurut Rosdiana, pertumbuhan 5,2% adalah angka yang patut disyukuri untuk perekonomian yang sedang sepi. "Faktor eksternal tidak bisa 100% kita atur. Catatan untuk Jokowi ke depan adalah kalau sekarang secara kasat mata lebih banyak positif daripada negatif. Ada yang negatif tapi bukan di fundamental perekonomian," ujarnya menambahkan.

Program kemandirian ekonomi

WARGA menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018). Pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk PKH pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun.*/ANTARA

Sementara itu, Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong, mengatakan,  pertumbuhan ekonomi 5% kalau dibandingkan target lebih rendah, tapicukup baik bila melihat perekonomian global 5,2%. "Ekonomi itu kan membandingkan. Dibandingkan negara G20, kita di nomor 3 setelah Tiongkok dan India. Kenapa dibandingkan dengan G20, karena size ekonominya besar," ujarnya.

Dikatakannya, tren pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY sudah turun. Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi sekitar 6,38%, lalu tahun berikutnya turun 6,17%. Tahun 2012 pertumbuhan sekitar 6,03%, lalu tahun 2013 turun ke 5,58%. "Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02%. Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang."

Menurut Usman, program ekonomi yang ditawarkan adalah tata kelola pembangunan ekonomi sehingga menstabilkan daya beli. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

CALON presiden Joko Widodo berbincang dengan perajin ketika mengunjungi industri rotan rumahan di Tegalwangi, Kabupaten Cirebon, Jumat 5 April 2019.*/ANTARA

"Tinggal bagaimana cara memberikan subsidi, apakah mensubsidi orang atau barang? Kalau subsidi barang bisa salah sasaran. Contoh, subsidi BBM di pemerintah sebelumnya yang mendapat keuntungan orang kaya. Sekarang, Jokowi subsidi ke orang, sehingga tidak salah sasaran yang digunakan untuk keperluan tertentu. Ini yang kami sebut keadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat," paparnya.

Dikatakannya, reforma agraria juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu sumber ekonomi adalah tanah yang bisa dibuat sawah atau usaha lainnya. Upaya lain untuk kemandirian ekonomi adalah dengan mengambil alih saham Freefort, Blok Mahakam sekarang 100 % milik Pertamina. "Itu indikator kemandirian ekonomi. Yang paling penting stabilitas, kalau pertumbuhan terlalu tinggi, pada satu titik juga akan kepanasan," katanya.***
 

Bagikan: