Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya cerah, 23.4 ° C

Pemerintah Belum Optimal Gali Potensi Pajak dari Pekerja Informal

Tia Dwitiani Komalasari
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Pemerintah dinilai belum optimal menggali potensi pajak dari pekerja informal. Meskipun kelas menengah meningkat, saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak‎ masih sangat rendah.

Ekonom Institute for Development ‎of Eonomics and Finance, Aviliani, mengatakan banyak pekerja informal yang pendapatannya jauh melebih pekerja formal. Namun pendapatan sektor informal cenderung sulit dideteksi.

"Informal itu belum tentu tidak bagus, malah banyak yang penghasilannya besar. Misalnya saja youtuber Atta (Atta Halilintar, red) itu pendapatannya bisa Rp 1 miliar per bulan," ujarnya di Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Menurut dia, potensi penerimaan pajak semakin besar dengan berkembang pesatnya industri digital. Namun hal itu baru bisa menghasilkan pemasukan jika pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak‎.

Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya memiliki patokan untuk rasio pembayaran pajak bagi perusahaan atau pajak penghasilan badan.‎ Sebab sektor tersebut kontribusinya masih terlalu kecil bagi APBN.

‎‎Selain itu, dia mengatakan, Indonesia juga masih sangat bergantung pada sektor komoditas. Jika harga komoditas tinggi, maka penerimaan pajaknya pun meningkat. Sebaliknya, penerimaan pajak menurun jika harga komoditas anjlok. "Jadi ketergantungan pada komoditas ini yang harus dikurangi,"ujar dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas periode Januari-Februari 2019 mencapai Rp160,8 triliun atau meningkat 4,7 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan itu baru mencapai 10,2 persen dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Pada APBN 2019,  pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun dari total pendapatan negara sebanyak Rp2.165,1 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan kepatuhan formal pelaporan SPT pajak  pajak bisa mencapai angka 85 persen ataUu setara dengan jumlah 15,5 juta. Angka tersebut lebih rendah dari rencana sebelumnya yang mencapai 18,5 juta.***

Bagikan: