Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Berawan, 21.6 ° C

Pemprov Jabar Alokasikan Rp 7,25 Miliar Sebagai Dana Hibah untuk BPSK

Yulistyne Kasumaningrum
PENGUNJUNG memilih kerajinan hasil perajin UKM Jabar, yang dipamerkan pada Pameran Peningkatan Produksi Dalam negeri (P3DN) Indag Jabar,  di Area Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 19 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR
PENGUNJUNG memilih kerajinan hasil perajin UKM Jabar, yang dipamerkan pada Pameran Peningkatan Produksi Dalam negeri (P3DN) Indag Jabar, di Area Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 19 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Pemprov Jawa Barat mengalokasikan Rp 7,25 miliar sebagai dana hibah untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Nilai tersebut naik Rp 250 juta dari tahun sebelumnya.

Di tahun 2018, pemprov mengalokasikan Rp 7 miliar untuk memfasilitasi kegiatan operasional BPSK, yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa konsumen. Dari pagu tersebut, sepanjang 2018 ada dua daerah yang dana BPSK-nya tidak terserap yakni Kabupaten Garut dan Karawang.

Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, M. Arifin Soedjayana ketika ditemui dalam acara Hari Konsumen Nasional 2019 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa, 19 Maret 2019. Saat ini, Pemprov Jabar telah memiliki 17 BPSK yang tersebar di sejumlah daerah. 

Diketahui, Jawa Barat sudah sepuluh kali meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik untuk Peduli Konsumen. Terakhir di tahun 2018. Penghargaan ini diberikan pemerintah sebagai apresiasi atas hasil yang dicapai pemprov dalam melayani serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen.

Arifin mengatakan sepanjang 2018  terdapat 477 pengaduan konsumen di BPSK wilayah Jabar. Dari jumlah pengaduan tersebut, terselesaikan 369 kasus, yang didominasi pengaduan leasing, sebanyak 277 kasus.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap kehadiran BPSK bisa lebih dioptimalkan. “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan luar biasa kalau konsumennya berdaya. Kemudian, ke semua produsen di Indonesia atau Jabar pastikan ada nomor hotline, pengaduan. Kalau produsen besar saya yakin, tapi yang UKM kecil akan kami beri penyadaran agar mereka punya pengaduan dan perlindungan konsumen," katanya.***

Bagikan: