Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

Kemendag Dorong Industri Lebih Bertanggung Jawab kepada Konsumen

Yulistyne Kasumaningrum
MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita berbincang dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, seusaj menandatangani Deklarasi Produk Indonesia, pada Pameran Peningkatan Produksi Dalam negeri (P3DN) Indag Jabar,  di Area Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 19 Maret 2019. Pameran dalam rangka peringatan Hari Konsumen Nasional 2019 itu, diikuti puluhan perajin se-Jabar dan berlangsung hingga Rabu, 20 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR
MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita berbincang dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, seusaj menandatangani Deklarasi Produk Indonesia, pada Pameran Peningkatan Produksi Dalam negeri (P3DN) Indag Jabar, di Area Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 19 Maret 2019. Pameran dalam rangka peringatan Hari Konsumen Nasional 2019 itu, diikuti puluhan perajin se-Jabar dan berlangsung hingga Rabu, 20 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Kementerian Perdagangan terus mendorong industri agar lebih bertanggung jawab terhadap konsumen. Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya mengedukasi konsumen mengenai hak-haknya. Ini karena, meski kesadaran konsumen terhadap haknya terus membaik, namun masih ditemukan konsumen yang terperdaya.

"Makin lama konsumen itu sudah mengetahui hak-haknya. Dan cukup banyak konsumen yang masih dalam tanda kutip diperdaya atau apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada puncak peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa, 19 Maret 2019.

Enggar mengatakan saat ini indeks kesadaran konsumen di Indonesia masih rendah dibanding negara maju yang indeksnya mencapai 60 persen. Masih rendahnya angka tersebut karena konsumen belum mengetahui haknya, dan bahwa pengaduan bisa dilakukan. Oleh karena itu ia berharap peringatan Harkonas jadi momentum konsumen untuk lebih tahu hak-haknya.

“Pertama konsumen itu diedukasi bahwa mereka mempunyai hak, kedua kita dorong para produsen kita untuk bertanggung jawab. Karena kalau kita mau berusaha dengan baik, penuhi janji dan komitmennya. Kalau tidak, maka pada satu titik dia akan ditinggal,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan perlindungan konsumen jadi poin penting dalam upaya peningkatan ekonomi. Ia pun mengungkapkan pengalaman pribadinya yang pernah membeli barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ada. 

"Saya tidak bilang tertipu, tapi kurang kualitas saja. Barangnya dari UMKM, batik, tadinya motif lingkaran jadi lonjong. Atau saya beli barang di pameran, sudah dibayar, tapi barangnya tidak datang. Komplain kemana juga bingung. Ini sekadar contoh kecil saya yakin ada ribuan cerita yang sama," tuturnya. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, ia berharap kehadiran Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bisa lebih dioptimalkan. Saat ini, Pemprov Jabar telah memiliki 17 BPSK yang tersebar di sejumlah daerah.***

Bagikan: