Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 19.1 ° C

Pemerintah Usulkan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah

Tia Dwitiani Komalasari
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR

‎JAKARTA, (PR).- Pemerintah mengusulkan perubahan skema Pajak Penjualan Barang Mewah (PnBM) dari mulanya berdasarkan kapasitas mesin menjadi berdasarkan emisi karbondioksida yang dikeluarkan. Dengan demikian, semakin rendah emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor, makin rendah tarif PPnBM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perubahan skema tersebut ditargetkan selesai 2021. Menurut dia, pemilihan tahun tersebut dilakukan agar para pelaku industri otomotif dapat melakukan persiapan.

Sri mengatakan, pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan para pelaku industri dengan cukup intensif. "Jadi dalam dua tahun ini disepakati agar mereka (pelaku industri) memiliki waktu," ujar dia di Jakarta, Selasa 12 Maret 2019.

Dia mengatakan,‎ ada lima perubahan skema dalam PPnBM kendaraan bermotor. Skema pertama yaitu dasar pengenaan pajak. Saat ini, pengenaan pajak penjualan itu berdasarkan kapasitas mesin. Pada skema baru, pengenaan pajak berdasarkan konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon dioksida.

Selain itu, pengelompokan mesin saat ini lebih disederhanakan menjadi di bawah 3.000 cc dan di atas 3.000 cc. Perubahan ketiga dilakukan dengan menghapuskan pengelompokan sedan dan non sedan.

Perubahan berikutnya adalah prinsip pengenaan PPnBM yang tadinya semakin besar kapasitas maka pajaknya semakin besar. Selanjutnya prinsip pengenaannya adalah semakin rendah emisi maka semakin rendah tarif pajak.

Usulan terakhir adalah berupa insnetif. Saat ini insentif hanya diberikan kepada mobil berjenis kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau. Pada perubahan skema, insentif juga bakal‎ diberikan untuk kendaraan roda empat dengan jenis hybrid electric vehicle, plug in HEV, flexy engine, dan electric vehicle.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, skema itu tengah dikonsultasikan oleh pemerintah pada parlemen. “Skema harmonisasi ini diharapkan bisa mengubah kendaraan produksi dalam negeri menjadi rendah emisi, meningkatkan investasi dan memperluas pasar ekspor,” kata dia.

Menurut dia,‎ harmonisasi skema PPnBM ini sekaligus memberikan insentif produksi motor dan mobil listrik di Tanah Air. Dengan demikian, PPnBM yang dikenakan pada jenis kendaraan tersebut menjadi nol persen.

Airlangga mengklaim bahwa pelaku industri sudah menyatakan siap dengan perubahan skema tersebut.‎ “Kami sudah berdiskusi dengan para pelaku usaha. Mereka sudah minta waktu dua tahun untuk menyesuaikan. Pabrikan Jepang yang sudah eksisting di industri otomotif sudah siap, juga pabrikan dari Eropa,” tuturnya.

Berdasarkan‎ data Kementrian Perindustrian, pertumbuhan industri otomotif di Tanah Air sangat meyakinkan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor industri nonmigas sebesar 9,98 persen. ‎“Kalau kita lihat dari unitnya, roda empat ini produksinya 1,3 juta dengan nilai 13,7 miliar Dolar AS dan ekspornya ke mancanegara 346 ribu atau 4,7 miliar Dolar AS,” ucapnya.***

Bagikan: