Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Umumnya berawan, 22 ° C

Pemprov Jabar Alokasikan Rp 7,25 Miliar Dana Hibah untuk BPSK

Ai Rika Rachmawati
ILUSTRASI minimarket.*
ILUSTRASI minimarket.*

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengalokasikan Rp 7,25 miliar dana hibah untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tahun ini. Alokasi tersebut naik Rp 250 juta dari realisasi tahun sebelumnya.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, M. Arifin Soedjayana, di Bandung pada Kamis, 7 Maret 2019. Realisasi tahun lalu, dana hibah diserap BPSK di 15 dari 17 kabupaten/kota yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar.

"Dari pagu yang disediakan sepanjang 2018, ada dua daerah yang dana hibah BPSK-nya tidak terserap," katanya.

Kedua daerah tersebut, menurut dia, adalah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Garut. Tidak terealisasinya dana hibah tersebut, menurut dia, karena kedua daerah itu belum bisa melengkapi syarat administrasi yang diharuskan dalam ketentuan dana hibah.

"Pengucuran dana hibah tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional BPSK, yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa konsumen," ujar Arifin.

Sepanjang 2018  terdapat 477 pengaduan konsumen di BPSK wilayah Jabar. Dari jumlah pengaduan tersebut, terselesaikan 369 kasus, yang didominasi pengaduan leasing, sebanyak 277 kasus.

Tertib niaga

Sementara itu, menurut dia, berdasarkan hasil pantauan masalah tertib niaga Disperindag Jabar, sepanjang 2018 masih ditemukan adanya pelaku usaha yang melanggar aturan, misalnya dalam distribusi gula rafinasi dan penggunakan bahan berhaya. Selain itu juga masih ada pelaku usaha yang belum mengantongi persyaratan legal.

Sedangkan berdasarkan hasil pengawasan barang dan jasa yang beredar, sampai saat ini masih ditemukan produk SNI yang tidak sesuai aturan berlaku. Produk tersebut tersebar di pasar tradisional dan modern, maupun toko-toko.

"Selain itu juga masih ada produk elektronik dan telematika yang belum memenuhi aturan terkait manual kartu garansi," tuturnya.

Berkaitan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Arifin mengatakan jika Pemprov Jabar akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tertib niaga serta barang dan jasa beredar. Pemprov Jabar juga akan mengoptimalkan upaya pemberdayaan konsumen.

"Sasaran yang ingin dicapai adalah terbangunnya perlindungan konsumen sesuai perkembangan zaman, termasuk perlindungan bagi konsumen online," katanya.

Ia mengatakan, usaha perlindungan konsumen yang dilakukan Pemprov Jabar selama ini sudah membuahkan hasil. Untuk ke-10 kalinya Jabar mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik untuk perlindungan konsumen.

Menjelang Harkonas tahun ini, Disperindag Jabar menghadirkan Klinik Pengaduan Konsumen di delapan titik. Untuk Kota Bandung diantaranya ada di Transmart Trans Studio Bandung (TSM) dan Yogya Kepatihan.

"Gubernur meminta agar program ini tidak hanya digelar terkait Harkonas, tapi diefektifkan lebih lanjut untuk memberikan perlindungan konsumen yang optimal. Lebih jauh juga untuk membangun konsumen cerdas sesuai perkembangan zaman," tuturnya.***

Bagikan: