Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Sebagian berawan, 20.9 ° C

Gaji Tidak Sesuai UMK, Perusahaan Bisa Didenda Rp 400 Juta

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI gaji tidak sesuai UMK.*/DOK. PR
ILUSTRASI gaji tidak sesuai UMK.*/DOK. PR

BANJAR, (PR).- Terkait masih adanya para pekerja yang diupah tidak sesuai dengan UMK di Kota Banjar, Ketua Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar, Firosul Haq mengatakan sesuai Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada bab 10 yang mengatur tentang pengupahan. Dimana pada pasal 88 ayat 1 menjelaskan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Kemudian, lanjut dia, pada pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. "Kota Banjar UMK-nya sekitar Rp 1.688.000. Kalau sekarang gaji juru parkir masih Rp 1 juta, itu jelas tidak sesuai UMK dan perusahaan jelas melanggar karena tidak memenuhi aturan undang undang ketenagakerjaan," kata Firosul, Kamis, 7 Maret 2019. 
Dia mengungkapkan, jika perusahaan tidak mengupah pekerja sesuai UMK bisa dikenai ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun serta denda paling sedikit Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.
"Jika perusahaan belum mampu membayar gaji sesuai UMK, maka sesuai aturan UU Ketenagakerjaan diperbolehkan perusahaan melakukan penangguhan seperti yang diatur dalam Kepmenakertrans KEP 231/MEN/2003, yakni penangguhan diberikan untuk kurun waktu tertentu, setelah itu perusahaan wajib membayar pekerja sesuai upah minimum yang berlaku. Kemudian perusahaan wajib membayar selisih atau kekurangan upah selama masa penangguhan sesuai besaran upah minimum atau sesuai UMK Kota Banjar," tututnya kepada wartawan Kabar Priangan, Agus Berrie.***

Bagikan: