Pikiran Rakyat
USD Jual 14.084,00 Beli 14.182,00 | Cerah berawan, 27.7 ° C

OJK Hentikan 231 Fintech Ilegal

Tia Dwitiani Komalasari
FINTECH.*/Ist
FINTECH.*/Ist

JAKARTA, (PR).- Satuan Tugas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 231 Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang tidak terdaftar atau tak memiliki izin OJK. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pinjaman terhadap Fintech tersebut agar tidak rugi.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan saat ini banyak entitas Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak terdaftar atau berizin, namun melakukan kegiatan melalui aplikasi yang terdapat di appstore atau playstore. Hal itu bisa berpotensi merugikan masyarakat.

"Ada juga fintech yang melakukan kegiatan di sosial media," kata Tongam saat konferensi pers di Jakarta, Rabu 13 Februari 2019.

Dia mengatakan, Satgas Waspada Investasi telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal tersebut.

Langkah-langkah penanganan itu diantaranya ‎mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat;‎ mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; memutus akses keuangan; serta‎ menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK untuk kegiatan‎ Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

"Kami ‎juga meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum," ujarnya.

Tongam mengatakan, terdapat beberapa tips bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pada fintech Peer-To-Peer Lending. Tips pertama adalah meminjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK.

Selain itu, dia menyarankan untuk memahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan resikonya sebelum melakukan pinjaman. "Sebaiknya masyarakat juga meminjam sesuai kebutuhan dan untuk kepentingan produktif," ujar dia.

Dia mengatakan, masyarakat bisa melihat daftar entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin di website Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat juga dapat berkonsultasi kepada OJK jika ingin memanfaatkan‎ layanan fintech peer to peer lending.

Hingga Februari 2019, sudah ada 99 perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin OJK. ‎ Berdasarkan Peraturan OJK no.  77, penyelenggara/platform fintech lending harus mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya, mengenai tingkat risiko peminjam dan tingkat bunga.

"Setiap fintech lending yang telah terdaftar atau berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Setiap bentuk kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga, antara lain kerja sama penagihan, wajib disampaikan kepada OJK untuk dilakukan penilaian apakah kerja sama dapat dilanjutkan atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya Advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, mengatakan pemblokiran fintech ilegal tidak efektif menimbulkan efek jera. Sebab fintech yang diblokir dapat dengan mudah menyalin nama.

"Artinya mati satu tumbuh seribu. Dia keluar lagi nanti. Itu terus terjadi," kata Nelson.

Nelson mengatakan, LBH menerima tiga ribu pengaduan masyarakat soal fintech. Salah satunya pengaduan masyarakat soal penagihan yang tidak etis.

Menurut dia, pelanggaran etika soal penagihan bahkan ‎juga terjadi pada fintech yang terdaftar di OJK. "Sebanyak 28,08 persen dilakukan oleh fintech terdaftar," tuturnya.***

 

Bagikan: