Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Hujan singkat, 28.3 ° C

Ridwan Kamil Sebut Potensi Pajak Jabar Tak Terserap Optimal

Tia Dwitiani Komalasari
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.*/ANTARA
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan banyaknya potensi pajak yang hilang dari industri, yang pabriknya berlokasi di Jawa Barat namun memiliki kantor pusat di Jakarta. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan kajian, agar Jawa Barat bisa mengoptimalkan potensi pajak tersebut masuk ke kas daerah.

"Kami sedang membedah agar potensi ekonominya sesuai dengan keadilan ekonominya. Masih ada perusahaan-perusahaan yang berbisnis dan sumber dayanya di Jabar, tapi kantornya di Jakarta sehingga bayar pajak korporasinya berada di Jakarta," ujar Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada Corporate Communications, Social Responbility, and Sevurity Executive Forum Astra International di Jakarta, Selasa 12 Februari 2019.

Dia mengatakan, ‎pemerintah saat ini menawarkan lokasi-lokasi industri baru. Salah satunya daerah segitiga emas di Zona Patimban, Kertajati, dan Cirebon.

Daerah-daerah tersebut kini sudah mulai dilengkapi dengan sarana dan prasarana insutri. "Sekarang sudah ada bandara cargo terbesar di Kertajati," kata Ridwan Kamil.

Tidak hanya infrastruktur, Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat juga berupaya untuk melakukan reformasi sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa terserap industri.

"Misalnya saja saat ini pengangguran tertinggi ada di Bekasi. Padahal di sana merupakan daerah yang industrinya sangat banyak. Namun tenaga kerjanya tidak memenuhi kualifikasi," ucapnya.

Selain infrastruktur dan SDM, ‎pihaknya juga tengah melakukan kajian agar semua bisnis yang ada di Jawa Barat idealnya membayar pajak di provinsi tersebut. Namun saat ini banyak perusahaan yang pajak korporasinya masuk ke DKI Jakarta, karena memiliki kantor pusat di ibukota. 

"Nah itulah yang menurut saya harus diluruskan sehingga berkeadilan ekonomi. Tahun ini sedang kita kaji. Bentuk peraturannya berupa Pergub," tuturnya.

Sementara itu Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, mengatakan sebagian besar industri memang memiliki kantor pusat yang terpisah. "Jarang ya kantor pusat yang berdekatan dengan pabriknya," ujar Ina.

Menurut Ina, hal itu biasanya disebabkan karena kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan perusahaan di kantor tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus siap memenuhi fasilitas yang dibutuhkan, apabila ingin menarik perusahaan-perusahaan agar memiliki kantor pusat di Jabar.

"Pasti mereka memiliki alasan kenapa di Jakarta, seperti misalnya kemudahan akses. Pemprov Jabar perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan. Bisa saja dengan membangun kawasan khusus perkantoran," ujar dia.

Ina menambahkan, Provinsi ‎Jawa Barat sebenarnya tetap memiliki keuntungan meskipun kantor pusatnya berada di luar Jabar. Misalnya saja melalui pajak pendapatan karyawan atau retribusi. 

Selain itu, Ina menambahkan, kehadiran industri di Jawa Barat juga menimbulkan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Masyarakat Jawa Barat juga bisa menikmati kehadiran industri itu dengan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan daya beli masyarakat.***

 

Bagikan: