Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sebagian cerah, 32.2 ° C

OJK Tegaskan Uang Muka Nol Persen untuk Pembelian Kendaraan Diatur Ketat

Tia Dwitiani Komalasari
Iustrasi.* REUTERS
Iustrasi.* REUTERS

JAKARTA, (PR).- Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan no.35 tahun 2018 yang salah satu poinnya menerapkan uang muka nol persen untuk pembiayaan pembelian kendaraan. Meskipun demikian, ketentuan pemberian DP nol persen ‎diatur secara ketat.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B, Bambang W Budiawan, mengatakan‎ ketentuan uang muka nol persen ini sangat selektif. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang sehat. Hal itu ditujukan dengan Rasio Non Performing Financing (NPF) Neto untuk pembiayaan kendaraan di bawah 1 persen.

Dia mengatakan, uang muka nol persen ini juga diberikan untuk calon debitur yang memiliki profil sangat baik. Karakteristik pembiayaan yang sehat ditandai dengan pemilihan atau seleksi segmen market yang jelas.

"Dengan demikian, tidak perlu dikhawatirkan akan memicu kenaikan NPF karena perusahaan pembiayaan yang layak pun harus memperhitungkan resikonya. Tidak semua calon debitur yang layak juga bisa mendapatkan DP nol persen ini,"ujar Bambang saat konferensi pers di Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Sementara perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuanagn dan nilai NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan antara 1-3 persen, wajib menerapkan ketentuang uang muka paling rendah 10 persen. Jika berkisar antara 3-5 persen, perusahaan pembiayaan tersebut wajib menerapkan uang muka paling rendah 15 persen.

Meskipun demikian, Bambang mengatakan, ketentuan uang muka nol persen ini tidak wajib. "Jika perusahaan menilai tidak perlu, yang silahkan untuk memasang uang muka,"ujar dia.

Bambang menegaskan, Peraturan OJK no.35 tahuun 2018 ini tidak semata mengatur uang muka nol persen. "Dalam peraturan ini juga dijelaskan berbagai hal terkait bisnis Perusahaan Pembiayaan mulai dari jenis kegiatan usaha dan perluasannya, serta cara pembiayaan. Hal itu termasuk pembiayaan infrastruktur serta penggunaan sistem informasi dna teknologi yang terintegrasi oleh setiap perusahaan pembiayaan,"ujar dia.

Menurut Bambang, dikeluarkannya peraturan OJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan performa penyaluran pembiayaan perusahaan multifinance.‎ Penyaluran kredit merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Namun saat ini pertumbuhan kredit lembaga pembiayaan non bank masih belum memuaskan.

"Kalau perbankan, pertumbuhan kreditnya sudah memadai, itu pun ditopang oleh penyaluran kredit infrastruktur, yang artinya dilakukan oleh bank BUMN. Kalau gak ada bank BUMN sih lesu,"kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen‎ Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan aturan POJK tersebut sangat kontra produktif. Menurut dia, seharusnya aturan tersebut diterapkan pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik atau kendaraan umum. 

Selain itu, menurut Tulus, kredit sepeda motor dalam 10 tahun terakhir banyak menjerat rumah tangga miskin dengan iming-iming sepeda motor murah. Akibatnya banyak rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor‎. "Seharusnya peraturan OJK itu untuk melindungi konsumen bukan malah menjerumuskannya,"kata dia.***

Bagikan: