Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian cerah, 27.5 ° C

Ketimpangan Pengeluaran Jabar Ketiga Nasional

Tia Dwitiani Komalasari
 
AKTIVITAS jual beli di pasar tradisional Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/1/2019). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang tahun 2018 sebesar 3,13 persen, angka ini lebih rendah dari inflasi tahun 2017 lalu sebesar 3,61 persen, BPS mencatat Inflasi 2018 utamanya disumbang inflasi inti, kemudian disusul inflasi volatile food.*/ANTARA
AKTIVITAS jual beli di pasar tradisional Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/1/2019). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang tahun 2018 sebesar 3,13 persen, angka ini lebih rendah dari inflasi tahun 2017 lalu sebesar 3,61 persen, BPS mencatat Inflasi 2018 utamanya disumbang inflasi inti, kemudian disusul inflasi volatile food.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Jawa Barat menempati posisi ketiga untuk provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran tertinggi secara nasional. Peringkat Provinsi Jawa Barat hanya lebih baik dari DI Yogyakarta dan Gorontalo.

Berasarkan data BPS, gini ratio (‎ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,405 pada September 2018. Angka tersebut sebenarnya lebih rendah dari tingkat ketimpangan Maret 2018 sebesar 0,407. 

Namun jika diurutkan secara nasional, angka ketimpangan Jawa Barat berada di atas rata-rata gini ratio nasional sebesar 0,384.‎ Sementara itu secara nasional gini ratio Indonesia turun dari Maret 2018 sebesar 0,389.

"Seperti diketahui gini ratio nol menunjukan tidak ada ketimpangan di daerah tersebut, sementara gini ratio‎ satu menunjukan ketimpangan yang sempurna. Itu berarti semakin tinggi gini Ratio, semakin tinggi pula ketimpangannya," kata Kepala BPS Suhariyanto, Selasa 15 Januari 2019.

‎Suhariyanto mengatakan, gini ratio dilihat dari distribusi pengeluaran penduduk per kapita. "Penghitungan ini membagi kelompok masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah, 40 persen penduduk menengah, dan 20 persen penduduk teratas," ucapnya.

Deputi Bidang Sosial Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono, mengatakan ketimpangan di Jawa Barat dipengaruhi banyaknya kawasan industri yang memiliki UMK tinggi seperti Karawang dan Bekasi. Namun di sisi lain ada daerah yang pengeluarannya relatif jauh lebih rendah.

Penduduk miskin

Sementara persentase penduduk miskin Jawa Barat pada September 2018 sebesar 7,25 persen atau menempati posisi 13 nasional. Angka tersebut berada di bawah angka rata-rata nasional‎ sebesar 9,66 persen. Jumlah penduduk miskin nasional September 2018 itu lebih rendah dibandingkan Maret 2018 sebesar 9,82 persen.

Menurut Margo, terdapat beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, yaitu‎ kenaikan upah riil buruh tani per hari naik dan nilai tukar petani. Selain itu, inflasi cukup rendah yaitu sebesar 0,94 persen pada Maret 2018. Hal ini juga diikuti oleh harga eceran beberapa komoditas pokok yang mengalami penurunan.

"Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk yang berada di 40 persen lapis terbawah tumbuh 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan‎ sebesar 2,36 persen. Padahal garis kemiskinan naik sebesar 2,36 persen, yaitu dari Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018, menjadi Rp 410.670 per kapita per bulan pada September 2018," tutur Margo.

Margo menambahkan, garis kemiskinan banyak dipengaruhi oleh komoditi makanan. Pada September 2018, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,54 persen pada garis kemiskinan.***

 

Bagikan: