Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Umumnya cerah, 23.7 ° C

Pedagang Online Shop di E-Commerce Tidak Wajib Miliki NPWP

Tia Dwitiani Komalasari
DOK PR
DOK PR

JAKARTA, (PR).- Kementrian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat ‎Jenderal Bea Cukai melakukan pertemuan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang perdagangan elektronik atau e commerce. Berdasarkan hasil pertemuan yang sebelumnya tidak diinformasikan pada wartawan itu, Kementrian Keuangan dan pelaku usaha menyepakati bahwa pedagang tidak diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat mendaftarkan diri di platform marketplace.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan hal itu merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan PMK tersebut. "Bagi yang belum memiliki NPWP, dapat memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace. Seperti diketahui, NIK dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia,"ujar dia dalam keterangan pers yang disampaikan Senin malam 14 Januari 2019.

Nufransa juga menyanggah anggapan bahwa PMK dibuat ‎untuk memenuhi target penerimaan pajak. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjangkau lebih banyak informasi sehinggabisa membangun ekosistem dandatabase e-commerce di Indonesia. Hal itu bia menjadi dasar penentuan kebijakan pengembangan bisnis e commerce di masa datang.

"Karena itu, aturan operasional dari PMK tersebut akan memastikan perlindungan terhadap UMK mikro dan kelompok masyarakat yang baru memulai bisnis e commerce. Detik teknis perlindungan ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan pelaku usaha,"ujar dia.

Menurut Nufransa, adanya peraturan ini tidak akan membuat pelaku e commerce pindah ke media sosial. Sebaliknya, konsumen justru akan tertarik lebih banyak lagi ke platform e commerce karena memiliki kepastian hukum yang jelas dalam menjamin perlindungan konsumen. Pada akhirnya, hal itu juga akan menorng para pelaku bisnis di media sosial untuk beralih ke platform e commerce.

"‎Melalui data penjual yang telah teridentifikasi, pembeli akan mendapatkan jaminan ketersediaan dan kesesuaian barang yang dipesan oleh pembeli. Peraturan ini juga membuat adanya kesamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memamerkan barang atau jasanya melalui e commerce," ujar dia.

Tidak memberatkan

Nufransa mengatakan, Kementrian Keuangan juga akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik agar pelaporan platform marketplace dapat dipermudah. "Data pelaporan oleh penyedia platform marketplace dirancang semudah mungkin sehingga tidak memberatkan semua pihak termasuk penjual dan pembeli," ujar dia.

Ketua Umum Asosiasi e Commerce Indonesia (iEdEA) mengatakan pertemuan dengan Kementrian Keuangan menghasilkan beberapa kesepakatan. "Kita sepakat untuk mencari yang terbaik untuk industri," ujar dia.

Selain membahas mengenai NPWP yang tidak wajib, Untung mengatakan, ‎pertemuan juga membicarakan mengenai pengenaan pajak yang akan dibuta sesuai dengan level omzet. "Jadi kami sepakat untuk melindungi usaha mikro dan tidak membebani mereka dengan pajak dulu sambil mengedukasi pedagang online untuk bisa sadar pajak," ujarnya.

Meskipun demikian, menurut dia, implementasi PMK 210 tersebut masih membutuhkan beberapa kali diskusi. "Tapi kabar baiknya idEA dan Kemenkeu memiliki visi yang sama untuk mendorong ekonomi mellaui penerimaan pajak tanpa membebani mereka yang butuh dibantu," ujarnya. ***

Bagikan: