Pikiran Rakyat
USD Jual 14.365,00 Beli 14.065,00 | Berawan, 19.7 ° C

Investasi Kabupaten Bandung di Triwulan Ketiga 2018 Naik 36 Persen

Handri Handriansyah
Ilustrasi/ADNAN HARADE
Ilustrasi/ADNAN HARADE

SOREANG, (PR).- Investasi di Kabupaten Bandung periode Januari-September 2018 mencapai Rp 14,93 triliun. Jumlah itu sudah mengalami kenaikan sekitar 36,36 persen jika dibandingkan dengan nilai total investasi selama 2017 yang hanya sekitar Rp 11 triliun.

Kepala Dinas Pernanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana, mengatakan jumlah itu belum ditambah dengan nilai investasi yang masuk pada triwulan terakhir 2018. Menurutnya, pihaknya belum merampungkan perhitungan triwulan terakhir, namun diperkirakan nilai total investasi selama 2018 bisa lebih dari Rp 16 triliun.

Menurut Ruli, penanam modal dalam negeri (PMDN) mendominasi dengan total investasi mencapai Rp 4,26 triliun pada periode Juli-September 2018. Sedangkan penanam modal asing (PMA) hanya berinvestasi sekitar Rp 1,19 triliun pada periode yang sama.

PMDN, kata Ruli, sebagian besar berinvestasi di sektor transportasi, gudang dan komunikasi yang nilainya mencapai Rp 1,7 trililun. Selain itu investasi lokal terbesar lainnya adalah industri tekstil senilai Rp 846,49 miliar dan industri kimia farmasi senilai Rp 831,82 miliar.

Industri tekstil pun menjadi penarik minat terbesar bagi PMA yang berinvestasi di sektor tersebut sampai Rp 424,31 miliar. Namun bagi PMA, sektor industri barang dari kulit dan alas kaki dengan ternyata lebih menggiurkan sehingga nilai total investasinya mencapai Rp 439,81 miliar.

Kemudahan perizinan

Di sisi lain, Ruli tak menampik jika melonjaknya nilai investasi di Kabupaten Bandung dipicu oleh pelayanan perizinan yang terus dipermudah dengan sistem daring. Sejak 2017, DPMPTSP Kabupaten Bandung memiliki Sistem Layanan Onine Cetak Sendiri (Siloncer) dan Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Samirindu).

Dua layanan sistem daring ini memungkinkan pemohon mengajukan perizinan kapan saja dan di mana saja. Selain kedua sistem tersebut, Ruli juga mengapresiasi terobosan pemerintah pusat yang meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) sejak Juli 2018.

Ia pun mengakui jika OSS telah membuat jumlah permohonan izin di Kabupaten Bandung membludak di dua triwulan terakhir. Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Bandung, OSS memang membuat nilai investasi meroket sejak Juli atau triwulan ketiga.

Meskipun hanya tercatat sekitar 248 proyek, namun nilai investasi pada triwulan ketiga mencapai total Rp 7,74 miliar. Jumlah itu mencapai hampir tiga kali lipat dari investasi pada triwulan kedua yang hanya senilai Rp 2,62 triliun.

Begitu juga jika dibandingkan dengan triwulan pertama hanya nilainya hanya Rp 4,56 triliun. Dari jumlah permohonan, kata Ruli, pihaknya menerima sekitar 10.000 pengajuan izin pada periode Juli-Desember 2018 atau sejak diterapkannya OSS.

"Sebelumnya dalam setahun kami hanya menerima sekitar 6.000 permohonan dalam setahun," ucap Ruli, Selasa 8 Januari 2019.

Menurut Ruli, saat ini OSS sudah menangani sekitar 57 dari 153 izin yang sebelumnya ditangani sendiri oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung. Ke depan ia berharap akan semakin banyak izin yang dilayani terpadu dengan OSS.

Digitalisasi layanan

Di sisi lain, OSS pun diakui Ruli semakin melengkapi sistem layanan daring yang sudah dimiliki DPMPTSP Kabupaten Bandung. Dengan begitu saat ini hampir semua proses perizinan dapat dilakukan pemohon tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan di Soreang.

"Gerai kami memang masih terbuka untuk melayani perizinan bagi kaum difabel, mereka yang belum memahami sepenuhnya soal sistem daring, atau mereka yang sekedar ingin datang langsung. Soal permohonan yang membludak pun tak menjadi masalah karena dengan sistem daring, semuanya dilakukan serba digital," ujar Ruli.

Digitalisasi, kata Ruli, juga termasuk penandatanganan pengesahan izin. Ia pun mengaku tak lagi harus dihadapkan dengan tumpukan berkas di meja kerjanya untuk ditandatangani setiap hari.

"Dulu kalau saya sedang ada tugas di luar, dianggap tidak bekerja karena berkas yang harus ditandatangani menumpuk. Sekarang di mana saja dan kapan saja, saya bisa tanda tangani berkas secara digital lewat gawai," tutur Ruli.***

 

Bagikan: