Pikiran Rakyat
USD Jual 14.403,00 Beli 14.103,00 | Umumnya berawan, 21.8 ° C

Tak Lagi Utamakan Infrastruktur, Pemerintah Akan Fokus Bangun SDM di 2019

Tia Dwitiani Komalasari
ILUSTRASI pembangunan di bidang infrastruktur. * TOMMI ANDRYANDY/PR
ILUSTRASI pembangunan di bidang infrastruktur. * TOMMI ANDRYANDY/PR

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan‎ fokus pemerintah untuk 2019 bukan lagi pada pembangunan infrastruktur melainkan sumber daya manusia (SDM). Potensi sumber daya manusia yang masih rendah masih menjadi salah satu faktor utama bagi Indonesia dalam mengejar daya saing dengan negara-negara lain.

Dia mengatakan, ketergantungan Indonesia pada ekpor sumber daya alam menyebabkan perekonomian‎ menjadi tidak stabil. "Perubahan pada harga komoditas global sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia," ujar Jusuf Kalla saat membuka paparan Outlook Ekonomi Indonesia 2019 yang diselenggarakan Kementrian Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Menurut Kalla, peningkatan kualitas SDM dapat‎ menaikkan nilai Sumber Daya Alam yang dihasilkan di Indonesia. Sebab, sumber daya alam tersebut akan diolah sehingga memiliki daya jual lebih tinggi.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah tengah dalam tahap menyelesaikan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi. Peta jalan tersebut diharapkan sudah bisa dipublikasikan ke publik beberapa minggu ke depan.

Dia mengatakan, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi jika Indonesia ingin menambah daya saing. Menurut dia, Indonesia sudah jauh tertinggal dalam membangun SDM dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. 

Oleh sebab itu, menurut dia, Indonesia membutuhkan jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membenahi pendidikan kejuruan. 

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan reformasi pada Sekolah Menengah Kejuruan. Hal itu dilakukan dengan membenahi kurikulum, pengajar, peralatan, hingga keterlibatan industri. Selain itu, pemerintah juga menyasar pendidikan tinggi kejuruan seperti politeknik.

"Ini untuk membangun daya saing jangka menengah yang lebih cepat. Nanti itu akan dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur, online single submission, dan perpajakan,"ujar dia.

Ketua Kamar Dagang Industri Rosan Roeslani mengatakan, dirinya mengapresiasi kebijakan pemerintah mengeluarkan aturan deductible tax. Kebijakan tersebut untuk memberikan insentif pajak ‎bagi industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. 

"Kebijakan tersebut memberikan motivasi pada pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas SDM," ujar dia.

Meskipun demikian, menurut Rosan, pemerintah juga tidak boleh mengesampingkan pembangunan infrastruktur. Sebab saat ini masih banyak infrastruktur yang perlu dbenahi seperti misalnya sistem logistik yang mengurangi daya saing Indonesia.***‎

Bagikan: