Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Cerah berawan, 28.4 ° C

FSP BUMN Strategis Tolak Relaksasi Daftar Negatif Investasi

Ai Rika Rachmawati
BANDUNG, (PR).- Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Strategis menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) di sektor industri strategis, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta energi dan sumber daya mineral (ESDM). Mereka menilai, selama ini investasi di sektor tersebut sudah sangat liberal.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adi Wuryanto, menilai, 100% kepemilikan modal asing di sektor industri strategis akan mengancam kedaulatan bangsa. Liberalisasi sektor tersebut juga melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Saat ini kepemilikan asing di sektor TIK diperbolehkan mencapai 67% dan energi 49%. Itu saja sudah terlalu longgar," katanya, pada konferensi pers di Bandung, Rabu 5 Desember 2018.

Ia menilai, seharusnya pemerintah justru memperketat kebijakan PMA di sektor tersebut, bukan sebaliknya. Dengan demikian, anak negeri bisa menjadi tuan rumah dan pemilik mayoritas saham industri strategis di tanahnya sendiri.

“Kita harus ingat bahwa telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi. Implikasinya, menurut Wisnu, pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan di sektor tersebut.

"Jelas ini merupakan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945," katanya.

Ia menilai, jika penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi bergerak, jasa konten dan aplikasi, energi di hulu dan hilir dikuasai asing, sama saja dengan menyerahkan kedaulatan industri strategis ke pihak asing. Ia menilai, hal itu akan membahayakan Indonesia.

“Apa jadinya jika misalnya nomor-nomor telepon para pejabat negara terregistrasi di operator telekomunikasi yang seluruh sahamnya dimiliki asing? Lantas, bagaimana jika sektor energi yang menjadi kebutuhan vital masyarakat justru sepenuhnya dikuasai asing," tuturnya.

Jalan satu-satunya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia di sektor tersebut, menurut dia, adalah mempertahankan kepemilikan saham mayoritas. Apalagi, dengan kondisi saat ini saja ketergantungan Indonesia kepada asing di sektor TIK dan ESDM sudah sangat tinggi.

"Jaringan telekomunikasi yang tersebar di Indonesia, perangkat konstruksi dan pengeboran migas dapat dikatakan hampir seluruhnya adalah produk impor. Apa jadinya jika para produsen perangkat dengan teknologi tinggi tersebut dibolehkan memiliki modal sampai 100% saat mendirikan perusahaan jasa turunan produk-produk tersebut?" katanya.

Jika relaksasi DNI tetap direalisasikan, menurut dia, Indonesia tinggal menunggu hancurnya dan matinya perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta Nasional yang mengelola sektor tersebut. Kondisi itu tentu bertolak belakang dengan keinginan Indonesia untuk berdaulat di sektor TIK dan energi.

"Seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mendorong dan menumbuhkembangkan industri agar dapat mengurangi defisit, bukan malah membebaskan kepemilikan asing sampai 100%. Ini justru akan membuat defisit neraca perdagangan semakin bengkak karena imporakan semakin banyak,” tutur Wisnu.

FSP BUMN Strategis membawahi Serikat Pekerja Telkom, PLN, PJB, Indonesia Power, Telkomsel. Total anggotanya mencapai puluhan ribu karyawan BUMN di Indonesia.***
Bagikan: