Pikiran Rakyat
USD Jual 14.325,00 Beli 14.025,00 | Umumnya berawan, 24.1 ° C

Sri Mulyani Tegaskan Tidak Akan Ada Utang Indonesia ke IMF Lagi

Tim Pikiran Rakyat
MENTERI Keuangan Sri Mulyani (Kiri), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Kedua kiri), menyaksikan penandatanganan Fasilitas pembiayaan UKM Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT. Gema Ista Raya dalam Media Forum BUMN Kementerian Keuangan RI 2018 pada Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018, di Nusa Dua, Bali 8 Oktober 2018. Dalam pelaksanaan acara Media Forum ini BUMN dan Lembaga Kementerian keuangan memfasilitasi penandatanganan dan peluncuran sejumlah proyek.*
MENTERI Keuangan Sri Mulyani (Kiri), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Kedua kiri), menyaksikan penandatanganan Fasilitas pembiayaan UKM Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT. Gema Ista Raya dalam Media Forum BUMN Kementerian Keuangan RI 2018 pada Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018, di Nusa Dua, Bali 8 Oktober 2018. Dalam pelaksanaan acara Media Forum ini BUMN dan Lembaga Kementerian keuangan memfasilitasi penandatanganan dan peluncuran sejumlah proyek.*

NUSA DUA, (PR).- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia tidak akan meminjam utang tambahan dari ‎IMF meskipun saat ini sedang menjadi tuan rumah dari Pertemuan tahunan lembaga tersebut. Ekonomi Indonesia dalam kondisi baik sehingga tidak masuk dalam kriteria negara yang mendapatkan bantuan pinjaman dari lembaga tersebut.

"Jadi kalau ditanyakan apakah penyelenggaraan ini berarti Indonesia akan meminjam kembali pada IMF? Jawabannya tidak," ujar Sri Mulyani saat Media Briefing, Anual Meetings IMF 2018 di Nusa Dua Bali, Senin 8 Oktober 2018.

Dia mengatakan, IMF adalah institusi yang memberikan pinjaman pada negara-negara yang mengalami krisis. Sementara ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik.

"Memang saat ini terjadi penyesuaian (ekonomi). Namun bukan berarti mengalami krisis. Banyak yang ingin seolah-olah ini menjadi isu," ujarnya.

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan acara ini akan diisi oleh 200 pertemuan dan acara baik di bidang keuangan maupun pembangunan. Sampai penutupan, terdapat 34.223 peserta yang terdaftar mengikuti acara ini. Sementara jumlah panitia nasional sebanyak 22.220 peserta yang terdiri dari bankir, pengusaha, dan lain-lain. "Mereka melakukan pertemuan, mencari partner, melakukan perjanjian bisnis dan lainya. Jadi di sini bukan IMF saja melainkan banyak sampingannya," ujar dia.

Luhut mengatakan, dana APBN 2017-2018 yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ‎sebesar Rp 855 miliar. Sementara dana yang sudah digunakan sebesar Rp 556 miliar dan yang sudah terbayarkan Rp 192,1 miliar. "Jadi kita sudah sangat hemat di sini. Pembangunan yang dilakukan pun untuk investasi jangka panjang," ujar dia.



Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya memastikan layanan informasi dan komunikasi untuk media lokal maupun asing terpenuhi dengan baik. Berdasarkan catatan panitia, jumlah wartawan asing dan lokal yang menghadiri kegiatan ini mencapai lebih dari 1.390 orang. Sementara 499 orang diantaranya berasal dari media asing.

Selain itu, Rudiantara mengatakan, Kominfo juga memastikan transaksi keuangan digital yang terlaksana di tempat ini dapat berjalan dengan baik. "Target Kominfo media terlayan dengan baik  dan transaksi keuangan juga melalui internet yang cepat. Di sini kecepatannya 72-144 MB per detik," ujar dia.

Empat isu utama pertemuan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua



Sementara itu ‎Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan akan menghadiri Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (Annual Meetings IMF-WB) untuk turut membahas empat isu utama. Keempat isu utama itu adalah pembahasan human capital development index, digital economy, kekuangan syariah, dan bantuan kebencanaan. “Presiden dijadwalkan akan hadir pada 11 dan 12 Oktober 2018. 

Sedangkan  Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 10 dan 13 Oktober 2018. Kehadiran keduanya untuk turut menghadiri sejumlah pembahasan terkait empat isu utama,” kata  Ketua Harian Panitia  Nasional AM IMF-WB 2018 Susiwijono Moegiarso.

Dia mengatakan, human capital development index nantinya akan dipakai untuk seluruh dunia dalam melakukan pengukuran bagaimana pengembangan SDM di seluruh dunia. Sedangkan terkait digital economy, ini merupakan isu penting usulan Indoensia.  “Saat ini masih berbeda policy dari beberapa negara, sehingga nanti kita akan rilis 12 prinsip tentang bagaimana suatu negara mengembangkan fintech,” kata Susiwijono.

Menurut ia, pembahasan keuangan syariah juga akan dilakuan secara spesifik. "Ini juga merupakan isu penting usulan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,"ujar dia.

Sedangkan terkait bencana alam, Susiwijono mengatakan, pertemuan ini bukan sekadar penggalangan dana, melainkan kontribusi banyak negara terkait bencana. “Pertemuan ini akan menyusun Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI), yakni  bagaimana nantinya ada skema pembiayaan dalam mengatasi risiko bencana dan asuransi pasca bencana,” ujar dia.

Lebih dari Rp 3 triliun telah disiapkan untuk meningkatkan infrastruktur Bali. Investasi tersebut telah menciptakan peluang kerja sebesar 1,26 % na telah berhasil mengembalikan pariwisata Bali yang sempat turun disebabkan oleh letusan Gunung Agung tahun 2017. Investasi itu juga diperkirakan meningkatkan Pendapatan Nasional Bruto sebesar 0,64% dan menciptakan 32.700 kesempatan kerja sebesar 1,13% di Bali.

Selama acara berlangsung, diperkirakan para pengunjung akan menghabiskan lebih dari Rp 1 triliun dengan total nilai ekonomi dari kegiatan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung mencapai Rp 7,8 triliun. Acara ini diikuti 34 ribu peserta dari 189 negara.‎ 

Sri Mulyani juga tanggapi pelemahan rupiah



Menjelang penyelenggaraan IMF, Dolar AS semakin perkasa terhadap Rupiah hingga menembus Rp 15.200 per Dolar AS, pada Senin 8 Oktober 2018.  Pelemahan Rupiah ini ditenggarai disebabkan oleh kenaikan imbal hasil obligasi AS.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan imbal hasil obligasi A‎S meningkat tajam di atas 3,4 %. Fenomena ini sebelumnya tidak terprediksi dan menunjukan dinamika ekonomi Amerika Serikat yang masih sangat dominan.

‎"Kalau dulu tresshold psikologisnya 10 tahun bonds AS 3%, jadi pas mereka mendekati 3% memunculkan apa yang disebut reaksi dari seluruh nilai tukar dan suku bunga internasional. Sekarang (imbal hasilnya) sudah lewat 3%," ujar dia.

Dia mengatakan, Indonesia menghadapi dampak kenaikan suku bunga The Fed yang sudah pasti terjadi‎. Kebijakan tersebut bahkan bisa lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Fleksibilitas nilai tukar merupakan bagi dari respon global yang masih berjalan tersebut.

"Oleh karena itu, harus dilakukan penyesuaian di dalam strategi pembangunan supaya lebih stabil atau lebih berdaya tahan, penyesuaian itu juga dalam bentuk nilai tukar yang dalam hal ini fleksibel," ujar Sri.

Di sisi lain, Sri mengatakan,‎ pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BI untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. "Jadi kami dengan BI akan terus melakukan policy mix yang ada domain BI dalam mengelola nilai tukar dan makroprudensial," ujar dia. ***

Bagikan: