Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Cerah, 28.6 ° C

Hanya 12% Pekerja Indonesia yang Berpendidikan Tinggi

Dhita Seftiawan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendata, hanya 12% pekerja yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut terjadi karena akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi belum merata. Faktor geografis menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam menata pendidikan tinggi nasional.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad menuturkan, pendidikan jarak jauh dan pemanfaatan inovasi teknologi bisa menjadi solusi terbaik dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Menurut dia, pendidikan tinggi menjadi sangat penting agar generasi muda memiliki daya saing global.

“Zaman sekarang, bukan yang paling kaya atau yang paling pintar yang bisa bertahan, tapi yang dapat beradaptasi dan kompetitif. Para mahasiswa harus agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga dapat survive di era revolusi industri 4.0 ini,” kata Intan melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu 22 September 2018.

Intan menjelaskan, Indonesia akan sulit bersaing jika kondisi hanya 12% pekerja yang berpendidikan tinggi tak ditingkatkan. Menurut dia, dalam era revolusi industri 4.0, rektor dan dosen memiliki tugas yang sangat berat karena harus mempersiapkan generasi muda yang adaptif. “Kalau mau bersaing dengan pekerja asing harus punya pendidikan yang sebanding,” ujarnya.

Penghambat 



Selain APK yang masih rendah, yakni sekitar 32%, praktik korupsi  menjadi penghambat lainnya dalam meningkatkan daya saing bangsa. Menurut Index Persepsi Korupsi 2017, Indonesia menempati urutan ke 96 dari 180 negara. Menristekdikti Mohamad Nasir menegaskan, korupsi jangan sampai terjadi di perguruan tinggi.

Nasir menuturkan, perguruan tinggi harus menerapkan prinsip Good University Governance yang meliputi empat hal. Yaitu transparancy, fairness, accountability, dan responsibility. Jika keempatnya sudah dipenuhi, Nasir yakin perguruan tinggi akan terhindar dari korupsi. “Saya mengajak semua komponen agar meningkatkan kinerja semakin baik tanpa harus korupsi,” kata Nasir.

Ia mengungkapkan, pengelola perguruan tinggi perlu memahami bagaimana korupsi bisa terjadi di perguruan tinggi. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi penggunaan anggarannya. Ia mengimbau, para guru besar dapat mulai melihat dan mengevaluasi tata kelola di perguruan tingginya masing-masing. 

"Bisa dilihat mulai dari bagaimana menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di kampusnya. Kemudian pentingnya peran reviewer untuk mereview RKAT tersebut. Reviewer harus mampu memilah mana kegiatan yang value added mana yang non value added,” katanya. 

Ia menegaskan, pendidikan antikorupsi harus terus disosialisasikan di perguruan tinggi. Dengan demikian, pengelolaan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pembentuk dan pengawal bibit-bibit pemimpin masa depan Indonesia yang antikorupsi dan berintegritas. “Korupsi ini musuh bersama dan penghambat daya saing bangsa,” ucapnya.***

Bagikan: