Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 29 ° C

DPR: Aturan Iklan Produk Tak Boleh Diskriminatif

Ai Rika Rachmawati
Konsumen memilih produk susu kental manis di salah satu mini market di Pasar Baru, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) telah mengeluarkan surat edaran yang memperketat aturan tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya.*
Konsumen memilih produk susu kental manis di salah satu mini market di Pasar Baru, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) telah mengeluarkan surat edaran yang memperketat aturan tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya.*

JAKARTA, (PR).- Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merevisi aturan label dan iklan produk pangan, khususnya susu kental manis (SKM), dinilai diskriminatif. Seharusnya kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan kondisi industri secara umum, bukan karena suatu produk tertentu.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya, melalui siaran pers yang diterima "PR", Senin, 3 september 2018. Komisi VI membidangi pertanian, pangan, dan persaingan usaha.

“Aturan ini tidak tepat. Apakah dia (BPOM) mau membunuh produk tertentu. Karena sirup kan manis juga, bahkan lebih banyak pemanisnya dibandingkan komposisi susunya,” katanya.

Sebelumnya BPOM telah menerbitkan edaran mengenai label dan iklan susu kental manis pada Mei 2018. Dalam edaran tersebut, BPOM memberikan sejumlah pembatasan iklan produk susu kental manis.

Beberapa aturan tersebut di antaranya adalah larangan menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun. Selain itu juga ada larangan menggunakan visualisasi gambar susu cair atau susu dalam gelas serta larangan menayangkan iklan pada jam tayang acara anak-anak.

"Produsen SKM sebenarnya juga telah memberi label komposisi pada produknya untuk diketahui oleh konsumen. Ini sebenarnya kembali kepada pilihan si konsumen. Coba lihat iklan rokok, meskipun diberi gambar tengkorak dan yang seram-seram, tetap saja konsumen membeli,” ujar Azam.

Produk formalin



Azam justru menyarankan agar BPOM lebih mengatur pada produk formalin yang saat ini masih sangat masif di pasaran dan lebih membahayakan. Menurut dia, persoalan tersebut lebih mendesak untuk diselesaikan karena menyangkut kesehatan masyarakat.

“Itu formalin kenapa tidak diatur? Jadi jangan sampai BPOM mengakomodasi kepentingan beberapa produsen yang kalah bersaing,” ujarnya.

Azam menyatakan, tidak terutup kemungkinan DPR akan meminta klarifikasi BPOM terkait rencana revisi aturan label dan iklan pangan tersebut. Hal itu, menurut dia, diperlukan agar tidak muncul polemik yang didasari kecurigaan mengenai adanya indikasi perang dagang dalam proses revisi aturan iklan tersebut. 

Sebelumnya, Anggota Komisi VI, Inas Nasrullah Zubir, juga sempat meminta BPOM dan pemerintah untuk lebih bijaksana melihat polemik susu kental manis tersebut. Menurut dia, perubahan aturan harus dilandaskan pada kajian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Ia juga mengingatkan agar BPOM tidak terjebak dengan menerbitkan peraturan yang kurang adil. “Jangan pemerintah menyesuaikan kebutuhan produsen, tapi harus menyesuaikan apa yang terbaik bagi konsumen,” katanya.

Ia juga menilai bahwa penerbitan edaran BPOM yang terkesan dipaksakan hanya karena tingginya tekanan dari beberapa pihak. Apalagi, surat edaran yang sangat sensitif dan krusial itu dikeluarkan atau diteken oleh seorang deputi yang menjelang pensiun. 

“Itu tidak boleh, nanti akan kami coba dalami itu,” kata Ketua Fraksi Hanura di DPR tersebut.

Mempengaruhi kreatifitas



Pengamat Marketing sekaligus Chief Executive Officer Arrbey Consulting Indonesia, Handito Joewono, mengatakan, aturan terkait iklan produk seharusnya tidak memberikan pembatasan yang terlalu ketat. Hal tersebut akan mempengaruhi kreativitas perusahaan dalam menginformasikan keungulan produknya kepada konsumen sehingga pemasaran tidak bisa berjalan optimal. 

"Kreativitas dalam beriklan seharusnya tidak dibatasi, karena setiap produk memiliki strategi pemasaran yang berbeda," ujar Handito.

Dalam mengeluarkan peraturan terkait pemasaran produk tertentu, menurut dia, BPOM semestinya memberikan keleluasan pada perusahaan dalam mengiklankan produknya. Keleluasan dan kreativitas dalam beriklan akan menentukan keberhasilan pemasaran. 

"Dengan demikian, aturan yang ada bisa mendorong pertumbuhan bisnis di tanah air dan menggerakkan ekonomi nasional," tuturnya.

Ia menambahkan, khusus susu kental manis, merupakan salah satu produk pokok dari berbagai macam produk turunan susu. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala BPOM Kategori Pangan 01.3. 

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, kapasitas produksi pabrik susu kental manis di dalam negeri mencapai 812.000 ton per tahun. Industri ini mampu menyerap sebanyak 6.652 orang tenaga kerja dengan nilai investasi telah menembus Rp 5,4 triliun.***

Bagikan: