Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 20.3 ° C

Ratusan Fintech Ilegal Asal Tiongkok Serbu Indonesia

Tia Dwitiani Komalasari

JAKARTA, (PR).- Satuan Petugas Waspada Investasi menemukan 22‎7 entitas ilegal yang menawarkan produk financial technology (fintech) peer to peer lending. Fintech ilegal tersebut beroperasi melalui aplikasi di Google Play, Appstore, dan media sosial.

Peer to peer lending dapat diartikan sebagai sistem yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan investor dan peminjam dana secara langsung.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing meminta masyarakat berhati-hati terhadap penawaran kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, penyelenggara peer to per lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.  Saat ini, perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar sebanyak 63 entitas.

"Namun Satgas Waspada Investigasi menemukan 227 entitas yang tidak terdaftar dan berpotensi merugikan masyarakat. Ini ditemukan berdasarkan screening yang dilakukan tim Satgas," ujar Tongam di Jakarta, Jumat 27 Juli 2018.

Menurut Tongam, sebagian besar entitas tersebut berasal dari Tiongkok. Sebelumnya, fintech peer to peer lending memang menjamur di negara tersebut.

Namun saat ini, otoritas hukum di Tiongkok sedang melakukan pengetatan terhadap fintech. "Kami memperkirakan, akhirnya banyak dari mereka yang memindahkan pasarnya ke sini," ujar dia.

Dia mengatakan, Satgas Waspada Investasi telah memanggil pengelola entitas tersebut, Rabu 25 Juli 2018. Mereka diminta menghentikan kegiatan peer to peer lending dan menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang. Selain itu mereka juga diminta menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna.

"Kami mendorong mereka mengajukan pendaftaran ke OJK. Jika tidak, kami telah menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri mengenai daftar fintech ilegal tersebut," ujar dia.

Menurut Tongam, Satgas Waspada Investasi sudah meminta Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi fintech tersebut pada website dan media sosial lainnya.

OJK juga meminta bank melakukan pemblokiran rekening fintech peer to peer lending yang tidak terdaftar.

"Kami juga sedang dalam proses meminta manajemen Google Indonesia memblokir aplikasi pada Google Play," ujar dia.

Berdasarkan hasil screening Satgas Waspada Investasi, 227 aplikasi entitas itu kini tidak ditemukan lagi di internet. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan nama lain.

Oleh sebab itu, Tongam mengatakan, masyarakat harus berhati-hati menggunakan jasa fintech. Sebab tidak ada perbedaan signifikan antara fintech yang terdaftar dan tidak. Meskipun berasal dari Tiongkok, bahasa di platform tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Masyarakat bisa mengecek terlebih dahulu di website OJK untuk mengetahui mana saja fintech yang sudah legal.

Sementara itu, Direktur Hubungan Masyarakat OJK Hari Tangguh mengatakan, penggunaan fintech ilegal sangat merugikan konsumen. Sebab, hak-hak konsumen tidak terlindungi jika ada masalah dengan fintech ilegal tersebut.

Dia mengimbau agar masyarakat meningkatkan literasinya terhadap inklusi keuangan dan fintech. "Inklusi keuangan kita sudah cukup tinggi, tapi literasinya masih rendah," ujar dia.***

Bagikan: