Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Sebagian cerah, 26.4 ° C

Polemik Perpres TKA, Antara Dorong Investasi dan 157.000 Buruh Kasar Asing

Ai Rika Rachmawati
RATUSAN massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 1 Mei 2018. Dalam aksi yang digelar dalam memperingati hari buruh tersebut mereka menyuarakan penolakan upah murah dan mengkritisi banyaknya tenaga kerja asing di Tanah Air.*
RATUSAN massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 1 Mei 2018. Dalam aksi yang digelar dalam memperingati hari buruh tersebut mereka menyuarakan penolakan upah murah dan mengkritisi banyaknya tenaga kerja asing di Tanah Air.*

BANDUNG, (PR).- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaja menilai, Peraturan Presiden (Perpres) no. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Menurut dia, justru Prepres 20 tahun 2018 akan mendorong iklim usaha dan investasi dari luar negeri ke Indonesia.

"Perpres ini hanya ingin mempermudah prosedur, bukan mempermudah persyaratannya," kata Deddy, kepada ”PR” di Bandung, Selasa 1 Mei 2018.

Lagi pula, menurut dia, dalam dunia investasi, investor asing dari negara mana pun biasanya akan membawa beberapa tenaga profesional untuk pengembangan usahanya. Biasanya mereka ditempatkan pada posisi tertentu, di level strategis.

"Kehadiran TKA juga bisa menjadi salah satu jalan untuk transfer skill bagi tenaga kerja lokal. Kan ada aturan bahwa TKA harus didamping oleh beberapa tenaga kerja lokal," katanya.

Kehadiran TKA, menurut dia, juga merupakan konsekuensi dari kesepakatan ASEAN Economy Community (AEC) tentang ketenagakerjaan. AEC memungkinkan Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja ke negara lain di ASEAN dan sebaliknya.

Khitanan massal



Sementara itu, untuk memperingati Mayday, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar menggelar khitanan massal di Kantor Disnakertrans. Pada kesempatan tersebut juga digelar bazar murah makanan/minuman, pengecekan kesehatan, dan panggung hiburan.

Kepala Disnakertrans Jabar, Ferry Sofwan, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi semakin meningkatkan harmonisasi hubungan antara buruh, pelaku usaha, dan pemerintah. Dengan demikian, bisa mengakselerasi pencapaian target peningkatan kesejahteraan buruh.

"Kegiatan ini juga diproyeksikan untuk mengubah image May Day agar tidak identik dengan hari demontrasi. May Day harus dimaknai menjadi hari untuk menyatukan barisan guna meningkatkan kesejahteraan buruh," tuturnya. 

Buruh kasar asing



Buruh kasar asing yang bekerja di Indonesia saat ini mencapai 157.000 pekerja. Sebagian buruh tersebut berasal dari Tiongkok.

Untuk itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah mengatasi masalah serbuan buruh kasar asing ini. Alasannya, buruh kasar ini mengisi pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.

"Yang dipersoalkan TKA tentang unskill workers atau buruh kasar, suara buruh pada hari ini keras dan kuat dalam May Day seluruh Indonesia, 25 provinsi, 200 kabupaten kota menyuarakan salah satu isu kuat TKA asing unskill workers, buruh kasar. Temuan KSPI 157.000 buruh kasar unskill workers ada di mana-mana," kata Said di depan Istana Negara Jakarta.

Said tidak mempermasalahkan data TKA pemerintah untuk membela Perpres 20 tahun 2018. Alasannya, data tersebut merupakan TKA yang memiliki keterampilan. "Bagi kami, pemerintah stop retorika main data, 85.000 TKA yang diklaim pemerintah 34.000 dari China, itu data skill workers (pekerja terampil). Nggak ada masalah, tenaga kerja keterampilan. Tapi, itupun menggunakan syarat 1 tenaga kerja didampingi 10 tenaga lokal supaya terjadi terjadi transfer of job, transfer kowledge dan bisa berbahasa Indonesia," jelasnya.

Said mengatakan, justru yang terpenting saat ini ialah melakukan penindakan terhadap para buruh kasar asing ini.

"Perpres 20 Tahun 2018 bukan jawaban terhadap persoalan penegakan aturan law enforcement tadi. Kami mau 157.000 temuan KSPI. Mungkin sebagian orang mengatakan hampir 1 juta karena masuknya wisatawan 1,3 juta dari China, karena kita nggak tahu berapa orang kembali berapa orang menetap. Karena itu lebih penting pendataan, penataan dan penindakan TKA unskill bukan jawabannya Perpres 20," tuturnya.***

Bagikan: