Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sedikit awan, 20.3 ° C

Akibat Skimming, BRI Akan Hapus Transaksi Luar Negeri Simpedes

Satrio Widianto

BANDUNG, (PR).- Bank Rakyat Indonesia (BRI) bakal menghapus transaksi luar negeri untuk nasabah Simpanan Masyarakat Pedesaan (Simpedes). Hal ini terkait dengan kasus hilangnya dana nasabah BRI akibat kejahatan penggunaan data nasabah untuk pengambilan dana secara ilegal (skimming).

Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo, mengatakan bahwa mereka akan memblokir transaksi yang ada di luar negeri untuk nasabah Simpedes. Tindakan ini diambil sebagai antisipasi kejahatan dengan melibatkan keunggulan teknologi. 

"Jika nasabah Simpedes dilihat jarang berpegian ke luar negeri, maka kami akan blok transaksi luar negerinya. Intinya belajar dari kejadian Kediri, BRI akan menyeting transaksi default untuk nasabah Simpedes agar transaksi luar negerinya ditolak," kata Indra kepada pers dalam family gathering di Bandung, Sabtu-Minggu, 17-18 Maret 2018.

Dari kasus pembobolan dana nasabah tersebut, ujar Indra, membuat BRI semakin giat untuk segera melakukan program migrasi dari kartu lama ke kartu chip. Untuk tahun ini 30 persen kartu lama akan diubah menjadi kartu berbasis chip. "Pergantian kartu ini makin cepat, maka makin baik," ujarnya.

Selain kejahatan skimming yang terjadi di Kediri, menurut dia, BRI juga disibukkan dengan kasus pembobolan uang nasabah melaui one time password (OTP). Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan patroli skimming. BRI juga terus meningkatkan keamanan dan mengembangkan sistem intelijen.

"Saat ini bank seperti kejar-kejaran dengan pelaku kejahatan siber. Ini karena kami ingin agar pelayanan ke nasabah tetap optimal dalam hal keamanan. Sebab kejahatan siber sekarang sudah antar negara," tutur Indra.

BI mendesak BRI



Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah mendesak BRI untuk segera mempercepat migrasi kartu transaksi debit dari teknologi pita magnetik (magnetic stripe) ke kartu berteknologi chip untuk mencegah pembobolan dana nasabah melalui skimming di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sebagai informasi, kurang lebih 33 rekening nasabah Bank BRI di Unit Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kehilangan dana di tabungannya. Berdasarkan laporan Bank BRI, dari 33 rekening, paling besar dana nasabah yang hilang mencapai Rp 10 juta. Saat ini, BRI telah menyelesaikan investigasi secara internal.

Padahal, bank sentral sudah menginstruksikan kepada perbankan nasional yang memiliki kartu transaksi seperti debit dan kredit segera mengganti kartu nasabah yang sebelumnya menggunakan magnetic stripe dengan menggantinya menggunakan chip, untuk menghindari tindakan skimming.

"Yang di-skimming kan kartu kartu debit yang menggunakan magnetic stripe. Secara ketentuan untuk saldo di bawah Rp 5 juta juga masih gunakan magnetic stripe. Makanya BRI harus percepat migrasi ke chip," ujar Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto di Gedung BI, Jakarta, Jumat 16 Maret 2018.

Ditegaskan, bahwa Bank Sentral sebagai otoritas di sistem pembayaran telah memanggil menejemen Bank BRI sebagai tindak lanjut banyaknya nasabah BRI yang rekeningnya berkurang tanpa ada transaksi (skimming). Dalam hal ini, kata dia, pihak BRI berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Iya inikan menyangkut sistem pembayaran. Concern kita panggil bank nya. Karena itu ada skimmingke nasabah simpedes BRI. Mereka komit hadapi masalah tersebut. Kalo terbukti skimming akan mereka ganti," ucapnya.

Saat ini, baru 5 persen nasabah BRI yang kartu pembayarannya telah menggunakan teknologi chip. Sebagian besar kartu yang sudah beralih adalah yang berada di bawah jaringan Master Card. Migrasi kartu pembayaran ke teknologi chiptersebut diperlukan untuk menekan kasus kejahatan skimming yang belakangan marak terjadi di tengah masyarakat.

BI menargetkan pada 2021 semua perbankan sudah menggunakan kartu transaksi berteknologi chip yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Cip Kartu ATM/Debit. Landasan hukum surat edaran itu adalah Peraturan BI No.14/2/PBI/2012 tentang National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS).***

Bagikan: