Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Langit umumnya cerah, 22.1 ° C

Pemerintah Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Tia Dwitiani Komalasari

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Kemudahan ini terutama di sektor-sektor tertentu seperti perdagangan online, instruktur vokasi, dan tenaga perwatan mesin. Kemudahan tersebut di antaranya perpanjangan visa dan izin tinggal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah sedang mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menyediakan talenta tenaga kerja tersebut. Hal ini baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

"Ya memang terus terang kita sedang coba pelajari apa yang bisa dilakukan supaya ketersediaan talent itu ada," ujar Darmin di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Dia mengatakan, solusi jangka pendek untuk memenuhi talenta tersebut adalah mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Sebab di sektor tertentu sumber daya manusia yang memenuhi talenta tersebut sangat kurang.

Sementara solusi selanjutnya adalah memberikan insentif bagi warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di luar atau diaspora. Sementara untuk solusi jangka panjang adalah meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Darmin mengatakan, kemudahan tersebut diberikan melalui regulasi ketenagakerjaan dan imigrasi. "Kita hanya permudah perpanjang visa, karena sebelumnya harus ke pulang ke luar negeri dulu. Untuk regulasi ketenagakerjaan sebenarnya sudah oke," ujarnya.

‎Darmin mengatakan, perdagangan digital merupakan tantangan bagi Indonesia. Secara dasar, Indonesia memang sudah ketinggalan dengan negara lain. "Misalnya saja dalam hal logistik, perdagangan offline saja kita lebih mahal dibandingkan negara lain. Begitu juga saat masuk ke online," kata Darmin.

Hanya jadi pasar



Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengakui sampai saat ini pemerintah belum memiliki data pasti ekspor dan impor melalui perdagangan online. Meskipun demikian, kuat dugaaan jika Indonesia selama ini hanya sebatas pasar bagi perdagangan‎.

"Yang punya datanya itu seperti lembaga AC Nielsen, tapi itu pun diambil dari pertumbuhan logistik," kata Enggar.

Enggar mengatakan, ‎saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan yang bisa mengetahui angka ekspor dan impor dari perdagangan digital tersebut. Hal itu terutama perdagangan melalui marketplace. "Sementara perdangan melalui sosial media itu terlalu sulit dideteksi," ujarnya.

Menurut Enggar, saat ini memang terjadi ketidakseimbangan antara kewajiban ritel offline dan online. "Ritel online tidak membayar bea masuk, sewa tempat, gaji pegawai dan sebagainya. Namun, harus ada playing field yang sama antara offline dan online," ujar Enggar.

‎Selain itu, Enggar menambahkan, pemerintah juga mencari cara untuk memberikan perlindungan konsumen pada perdagangan digital. "Sekarang di e-commerce tidak ada garansi, SNI dan lain -lain. Jika dibiarkan ini akan merugikan konsumen," katanya.***

Bagikan: