Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 28.3 ° C

Impor Beras Masih Tinggi

Tia Dwitiani Komalasari
PEDAGANG menata beras sembari menunggu calon pembeli di jongkonya di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.*
PEDAGANG menata beras sembari menunggu calon pembeli di jongkonya di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.*

JAKARTA, (PR).- Meskipun pemerintah mengklaim swasembada beras, pada kenyataannya ‎Indonesia masih melakukan impor komoditas tersebut dalam jumlah besar. Harga beras Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan global, menjadi salah satu penyebab dari hal itu.

Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin mengatakan, impor beras era pemerintahan Jokowi mencapai 2,74 juta ton dengan nilai Rp 15,7  triliun berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang Ditjen Bea Cukai. Impor tersebut sebanyak 503 ribu ton pada akhir 2014, 861 ribu ton pada 2015, 1,2 juta ton pada 2016, dan 94 ribu ton pada Januari-Mei 2017.

"Jika pemerintah mengatakan (yang diimpor) itu beras premium, beras khusus diabetes. Menurut saya tidak sampai sebesar itu ya,"ujar dia di Jakarta , Senin, 10 Juli 2017.

Dia mengatakan, salah satu penyebab dari derasnya impor beras karena terjadi disparitas harga beras domestik dan global. Hal itu menyebabkan Indonesia dinilai sebagai pasar yang menguntungkan.

Menurut Bustanul,‎ biaya produksi padi di Indonesia sangat mahal, bisa mencapai 2,5 kali lipat dibandingkan ‎Vietnam. Indonesia menempati urutan pertama dalam tingginya biaya panen dan perawatan padi dibandingkan negara-negara penghasil beras seperti Vietnam, Tiongkok, India, Thailand dan Filipina. 

Sementara itu pengadopsian benih padi unggul baru masih lambat. Saat peneliti mengeluarkan bibit unggulan baru, perlu waktu 7-10 tahun untuk digunakan oleh petani. Saat ini, mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan bibit Ciherang yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2000. "Menurut saya ini lebih disebabkan karena kurangnya penyuluhan dan sosialisasi di lapangan,"ujar dia.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan perbaikan politik pertanian secara menyeluruh. Petani harus didampingi secara spartan dan melibatkan perguruan tinggi dalam pembangunan pertanian serta pedesaan secara lebih sistematis. 

"Pembangunan infrastruktur petanian juga harus‎ lebih konsisten, di diserati dengan perbaikan sistem informasi harga. Sistem administrasi perdagangan pun harus dibenahi baik di dalam maupun luar negeri," ujarnya.

Sementara itu Direktur Indef Enny Sri Hartari mengatakan, pemerintah sudah meningkatkan anggaran dan subsidi untuk produksi beras. Namun kenyataannya impor‎ beras masih cukup besar.

Dia mengatakan, pemerintah mengalokasikan 59,5 persen anggaran ‎kedaulatan pangan hanya untuk program peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. "Namun tren peningkatan anggaran di ketiga komoditas ini tidak secara merata dan optimal mengakselerasi produksi serta produktivitas. Bahkan jadinya cenderung mengabaikan komoditas lain seperti sayuran dan lainnya," kata Enny.***

Bagikan: