Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sedikit awan, 25.1 ° C

Presiden Minta Akses Informasi Keuangan Dibuka

Muhammad Ashari

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengaku telah berkali-kali menyampaikan tentang pembukaan akses informasi keuangan dari lembaga-lembaga keuangan. Hal itu telah berulang kali disampaikan sejak sejak sosialisasi tax amnesty.

"Bahwa nantinya pada tahun 2018 itu di seluruh dunia akan membuka diri terhadap informasi perbankannya, itu sudah saya sampaikan di mana-mana," katanya seusai peringatan Hari Buku Nasional, Rabu, 17 Mei 2017.

Seperti diketahui, kini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan sudah masuk ke DPR RI untuk dibahas dan diundangkan.

Hal utama yang diatur dalam perppu ini adalah mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Jokowi mengatakan, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 adalah menindaklanjuti komitmen pemerintah bersama-sama negara lainnya untuk membuat informasi akses keuangan perbankan transparan untuk kepentingan perpajakan.

Komitmen



Seperti diketahui, Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

"Karena itu juga, ditunggu komitmen kita mengenai ikut tidaknya kita dalam automatic exchange of information. Itu ditunggu semuanya, " kata dia.

Jokowi menambahkan, semua pihak hendaknya tidak perlu kaget dengan kebijakan pertukaran informasi keuangan tersebut. Terlebih, kata dia, seluruh negara pada akhirnya akan membuka diri terhadap pertukaran informasi keuangan dari lembaga-lembaga keuangannya.

"Dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Hati-hati bahwa tahun 2018, nanti semuanya akan bisa terbuka," katanya.

Namun demikian, Jokowi menambahkan, dibukanya akses informasi keuangan bagi lembaga keuangan itu hanya dipakai untuk kepentingan yang memang benar-benar diperlukan. Menurutnya, tetap akan ada batasan-batasan dan aturan yang harus diikuti ketika menerapkan kebijakan akses informasi keuangan ke depannya. 

"Ini mengikuti komitmen internasional yang sudah kita tandatangani sekian tahun yang lalu. Komitmen keterbukaan ini yang harus kita ikuti," tuturnya.***

Bagikan: