Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 22.7 ° C

Performa E-commerce Lokal Lebih Andal

Ai Rika Rachmawati
BANDUNG, (PR).- Tren bisnis online berbasis e-commerce, financial technology (fintech), travel online, dan transportasi online akan semakin kuat pada 2017. Fenomena tersebut akan mencapai puncaknya pada 2025.

Demikian diungkapkan Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Dimitri Mahayana, di Bandung, Senin 26 Desember 2016. Menurut dia, ke depan akan semakin banyak pelaku bisnis di sektor tersebut yang menyediakan metode pembayaran via virtual account.

”Online shop seperti Tokopedia dan Go­jek sudah gencar memberikan promosi agar penggunanya memakai payment system mereka. Contohnya GoPay untuk layanan Gojek,” katanya.

Skema modern tersebut, menurut dia, akan membuat e-commerce lokal menunjukkan performa digital yang lebih andal dibandingkan dengan aplikasi over the top (OTT) luar. Namun, tetap harus diimbangi performa andal dan kemampuan memahami pasar.

Dimitri mengatakan, performa prima tersebut sudah ditunjukkan Tokopedia dan Bukalapak. Saat ini, mereka sudah bisa melewati peringkat Amazon, Alibaba, dan eBay di Indonesia.

"Hal ini menjadi fenomena baru ketika valuasi penyedia layanan e-commerce nasional mampu melewati valuasi industri yang sudah mapan. Jika tahun lalu terjadi pada sektor tranportasi, tahun depan sangat mungkin terjadi pada sektor lain," tuturnya.

Di sisi lain, menurut Dimitri, saat ini layanan fintech juga terus berkembang. Survei terakhir yang dilakukan Sharing Vision mencatat 13% responden mengetahui atau pernah mendengar tentang fintech dan 7% responden pernah menggunakan.

Sekalipun terjadi kenaikan tajam dari para penyedia aplikasi OTT, menurut Dimitri, valuasi dan pendapatan mereka relatif masih di bawah operator telekomunikasi. Namun, ia menilai, kondisi akan berubah dalam lima tahun ke depan, diawali pada 2017.

Rekomendasi 2017
Untuk mencapai harmonisasi antara OTT dan operator seluler, keduanya harus bersinergi dengan mediasi pemerintah. Salah satu caranya dengan membuat paket bundle data dengan harga tetap untuk akses OTT.

"Mekanisme tersebut sudah dilakukan beberapa operator seperti Indosat dengan Spotify serta XL dengan Yonder," katanya.

Cara lainnya, menurut Dimitri, operator menjual data ke pengiklan melalui OTT. Kemudian OTT diwajibkan menumpang infrastruktur operator.

"Bentuk sinergi lainnya bisa dibahas asal dibangun komunikasi yang baik antara OTT, operator, dan pemerintah,” ujar Dimitri.

Ruang komunikasi tersebut dinilai sangat penting karena selama ini regulasi pemerintah terhadap operator telekomunikasi sangat banyak. Mulai dari biaya lisensi, BHP telekomunikasi, BHP pita spektrum, PPN, PPh, USO, tarif interkoneksi, layanan pelanggan, dan banyak lagi.

Di sisi lain, pemain OTT tidak diikat seketat operator. Mereka tidak harus membayar lisensi, perizinan, tidak harus bayar pajak (bahkan banyak yang mangkir), termasuk tidak memberi layanan optimal pelanggan sehingga bea operasional lebih ringan.

"Jika terus dibiarkan tanpa regulasi ketat dan tegas, boleh jadi OTT ke depan bisa membeli operator seluler. Sinyalamen ke sana sudah ada seperti Google yang membeli sejumlah perusahaan perangkat keras hingga jaringan virtual. Ini berbahaya karena nantinya informasi menjadi satu sumber," ujarnya.

Rekomendasi kedua yang diajukan Sharing Vision untuk tahun depan adalah pemerintah harus mewajibkan pembangunan data center bagi OTT. Menurut dia, data center menjadi salah satu komponen penting agar OTT tidak bisa berkelit dari regulasi, terutama pajak seperti yang terjadi selama ini.

"Dengan kewajiban membangun data center, semua transaksi online otomatis terekam dan tak bisa mereka sangkal,” katanya.

Apalagi, regulasinya sudah asa dan tertuang dalam Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Isinya, "Penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, per­lindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya."

Untuk itulah, perusahaan-perusahaan OTT dengan basis pengguna besar seperti Google, Facebook, dan WhatsApp, seharusnya menjadi layanan internet yang paling pertama diminta berkomitmen membangun data center.***
Bagikan: