Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Cerah berawan, 20.7 ° C

Dengan Izin Prinsip BKPM, Bisa Langsung Bangun

Arie C. Meliala
JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah meluncurkan kemudahan berinvestasi langsung konstruksi agar realisasi investasi dapat lebih cepat dilakukan. Investor dapat langsung membangun proyek investasinya di kawasan industri tertentu baik yang mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) atau BPKM pusat.

"Setelah mendapat izin prinsip dari BKPMD atau BKPM pusat, secara pararel, perusahaan mengurus IMB (izin mendirikan bangunan), UKL, UPL serta izin pelaksanaan lainnya. Izin pelaksanaan tersebut dipenuhi sebelum perusahaan siap melakukan produksi secara komersial," kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Franky menyampaikan itu dalam Peresmian Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur.

Franky menjelaskan investor di semua sektor dapat menikmati fasilitas kemudahan berinvestasi itu. Dalam pelaksanaannya pun, tidak ada batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja yang diwajibkan. Hal itu karena kawasan industri tertentu tersebut sudah ditetapkan berdasarkan aspek legal, lingkungan, kesiapan lahan. infrastruktur dan pengelolaan kawasannya.

Sampai saat ini ada enam provinsi dan sembilan kab/kota yang mau mendukung rencana pemerintah itu. Mereka pemerintah dan polda Banten, pemerintah dan polda Jabar, polda metro Jaya, pemerintah dan polda Jateng, pemerintah dan polda Jatim, pemerintah dan polda Sulsel, dan pemerintah dan polda Sumut.

Sedangkan kab/kotanya, bupati Bantaeng, bupati Bekasi, wali kota Cilegon, bupati Deli Serdang, bupati Gresik, bupati Karawang, bupati Kendal, wali kota Semarang, serta bupati Serang.

Mereka menandatangani 17 nota kesepahaman untuk kemudahan berinvestasi langsung konstruksi di hadapan Presiden RI Joko Widodo. kejaksaan agung dan kepolisian menurut Franky termasuk kunci dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan itu.

Dalam kesempatan itu, Franky juga menyampaikan BKPM menambah layanan izin investasi tiga jam untuk bidang infrastruktur, energi, dan sumber daya mineral (ESDM), pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), perhubungan, serta komunikasi dan informatika. Semua investor dalam bidang ini, kata Franky berhak memperoleh layanan khusus izin pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat BKPM tanpa persyaratan nilai investasi atau tenaga kerja.

"Terobosan ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan merupakan salah satu perkembangan dari pelayanan terpadu satu pintu yang presiden luncurkan awal tahun lalu," katanya.

Franky mengatakan kementerian PUPR telah mempelopori perubahan peraturan tersebut dengan mengubah proses IMB yang sebelumnya 60 hari menjadi 3 hari dan maksimum 30 hari disesuaikan dengan jenis bangunannya. "Dan yang menarik adalah menghapus syarat amdal, UKL dan UPL dalam syarat IMB," kata Franky.

Jokowi mengatakan pemerintah saat ini memang fokus pada dua hal, infrastruktur dan deregulasi termasuk untuk memperbaiki peringkat dalam kemudahan berusaha (ease of doing bussiness). Dia mengatakan perizinan dapat berjalan dengan baik dengan beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Saat ini, kata Jokowi, Indonesia masih tertinggal jauh tertinggal dalam kemudahan berusaha di antara negara ASEAN. Tahun 2016, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Sementara Singapura pada posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam 90, dan Filipina posisi 103. Sebelumnya di 2015, Indonesia berada di peringkat 120.

Jokowi menargetkan peringkat Indonesia berada di peringkat 40 pada 2017. "Saya minta semua daerah semua sama. BKPMD, jangan sampai orang sudah masuk dan minggat karena izin yang nggak perlu seperti itu," katanya.

Dalam acara yang dihadiri kabinet kerja, bupati, walikota, polda, itu, Jokowi menginstruksikan agar tidak ada lagi penambahan peraturan yang menghambat. "Jangan menambah peraturan sehingga kita lincah dan cepat mengatasi perubahan global," katanya. (Arie C. Meliala/A-88)***
Bagikan: