Pikiran Rakyat
USD Jual 14.118,00 Beli 14.216,00 | Sebagian cerah, 29.9 ° C

Posko Percepatan Paket Kebijakan Lakukan Koordinasi

Arie C. Meliala
JAKARTA,(PRLM).- Posko percepatan penuntasan Paket Kebijakan Ekonomi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar serangkaian rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu dilakukan dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk mempercepat pembahasan dan penuntasan paket kebijakan ekonomi. Pembahasan itu berlangsung di Kantor kementerian koordinator bidang perekonomian yang ditetapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai posko.

Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan beberapa peraturan yang dibahas hari ini RPP Perubahan atas PP 32/2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan RPP perubahan atas PP/24 tentang Kawasan Industri. "RPP pertama, praktis sudah hampir selesai. Tinggal dibawa ke Kemenkumham dan diparaf menteri,” kata Edy dalam keterangan pers yang diterima "PR" Online di Jakarta, Selasa (15/9/2015).

RPP kedua, kata Edy menyangkut kawasan industri juga masih harus melalui beberapa pembahasan lagi. Pembahasan itu terutama pembahasan teknis, agar peraturan yang dilahirkan bisa menarik bagi investasi dan bisa dilaksanakan di lapangan.

Direktur Jendral Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian, Imam Haryono mengatakan salah satunya adalah mencegah harga lahan di kawasan industri tidak menjadi ajang spekulasi. “Legal draftingnya akan disusun sesegera mungkin,” ujarnya.

Selain kedua peraturan di atas, Posko Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi secara paralel. Di antaranya pembahasan tentang RPP Perubahan atas PP nomor 23 /2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Rancangan Perpres tentang Perubahan Perpres tentang BBG (BBG untuk nelayan).

Sementara itu,di Kantor Kementerian Keuangan dan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, juga dibahas RPP Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus dan pembahasan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (Arie C. Meliala/A-147)***
Bagikan: