Dikritik FIFPro Soal Kebijakan Potong Gaji 75 Persen, Ketua PSSI Sebut Tidak Ada Guna Berdebat

- 23 Mei 2020, 09:54 WIB
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan /ist via instagram.com/mochamadiriawan84

FIFPro, pada Rabu (20/5), melontarkan kritik terhadap PSSI soal penerapan kebijakan pemotongan 75 persen gaji pemain di tengah pandemi COVID-19 tanpa berdiskusi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) sebagai perwakilan pesepak bola di Tanah Air, melalui pernyataan resmi dalam laman mereka fifpro.org.

"PSSI mengintervensi hubungan kerja pemain tanpa keinginan untuk mengundang serikat pesepak bola ke meja perundingan," kata Direktur Legal FIFPro Roy Vermeer. Pada Jumat (27/3), PSSI menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor SKEP/48/III/2020 yang salah satunya berisi, mempersilakan klub-klub Liga 1 dan 2 untuk menggaji pemainnya maksimal 25 persen pada bulan Maret sampai Juni 2020 dari gaji yang tertera di kontrak di tengah jeda kompetisi akibat pandemi penyakit virus corona (COVID-19).

PSSI menetapkan bahwa bulan Maret, April, Mei dan Juni 2020 menjadi keadaan kahar (force majeure) akibat COVID-19. Dalam pelaksanaannya, FIFPro menemukan fakta bahwa sejak April 2020, tidak ada satu pun klub Liga 1 yang membayar pemainnya lebih dari 25 persen, bahkan ada dua tim yang hanya memberikan 10 persen dari gaji normal kepada pemainnya.

Sementara di Liga 2, seluruh atau 24 tim membayar penghasilan pemain antara 10 dan 15 persen dari kesepakatan.

Dan di Liga 2, menurut FIFPro, para pemain mendapatkan gaji sekitar 200 dolar AS atau sekitar Rp2,9 juta perbulan sebelum ada pemangkasan akibat pandemi. Itu dianggap berada di bawah upah minimum regional yakni 300 dolar AS (Rp4,4 juta).

Setelah keluar kebijakan pemotongan dari PSSI akibat pandemi, pemain Liga 2 hanya mendapatkan 50 dolar AS (sekitar Rp737 ribu) dan nilai itu hanya 17 persen dari upah minimum.

loading...

"Fakta bahwa keputusan PSSI berlaku sejak Maret menunjukkan bahwa PSSI tidak peduli dengan standar internasional, apalagi soal kesejahteraan pemain di Indonesia," ujar Roy Vermeer.

Sebelum mengeluarkan pernyataan resmi itu, FIFPro pada 4 April 2020 telah mengirimkan surat kepada PSSI yang isinya meminta penjelasan mengapa keputusan pemotongan maksimal 75 persen gaji dikeluarkan tanpa berdiskusi dengan pemain melalui asosiasi pemain domestik yang dalam hal ini adalah APPI.

"Pemangku kepentingan yang paling terpengaruh dengan keputusan PSSI ini tidak diikutsertakan dalam diskusi. Ini tidak sejalan dengan praktik di tingkat internasional, di mana FIFPro selalu berdialog dengan FIFA dan AFC. Kami tidak dapat menerima langkah tersebut,” tulis FIFPro dalam suratnya yang juga ditandatangani oleh Roy Vermeer.***

Halaman:

Editor: Rizki Laelani

Sumber: Antara News


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X