Terindikasi Tidak Netral dalam Pilkada Kabupaten Bandung, 14 ASN Membantah Tindakannya

- 18 September 2020, 15:11 WIB
Penetapan calon dalam Pilkada Kabupaten Bandung, dijadwalkan pada 23 September 2020 mendatang. /Pikiran-rakyat.com/Handri Handriansyah

PIKIRAN RAKYAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mencatat sedikitnya 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terindikasi tidak netral dalam tahapan Pilkada 2020.

Kondisi tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan mengingat penetapan pasangan calon pun, baru akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23 September 2020 mendatang.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 9 ASN. sejak pendaftaran hingga pemeriksaan kesehatan bakal paslon beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Indonesia Diprediksi Jadi Pusat Covid-19 Dunia, Ini Beberapa Hal yang Mungkin Terjadi Menurut IDI

"Yang sedang kami proses tidak hanya ASN yang berstatus PNS, tetapi ada juga tenaga harian," ujarnya di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Jumat, 18 September 2020.

Hedi menambahkan, dugaan pelanggaran yang dilakukan beragam mulai dari keikutsertaan mengantar bakal paslon saat pemeriksaan kesehatan hingga interaksi di media sosial.
Selain yang bersangkutan, pemeriksaan juga dilakukan oleh Bawaslu terhadap sejumlah saksi.

Meskipun demikian, kata Hedi, sejauh ini ASN yang telah diperiksa membantah semua dugaan. "Mereka membantah telah melakukan tindakan yang kami dugakan," ujarnya.

Baca Juga: Jadwal Live Streaming Liga Inggris Chelsea vs Liverpool: Bek The Reds: Sulit Pertahankan Trofi Juara

Bantahan itu, nantinya akan dikonfrontir dengan keterangan dari para saksi. Setelah itu, barulah Bawaslu akan menentukan untuk meneruskan hasil pemeriksaan ke Komisi ASN atau tidak.

Sekalipun diteruskan, Hedi menegaskan bahwa saat ini pelanggaran dan sanksi yang dikenakan baru sebatas kode etik. Sedangkan pidana pemilu belum bisa diterapkan sebelum penetapan paslon oleh KPU.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

iNSulteng

Motor Tukang Ojek Diembat Maling

20 Oktober 2020, 02:49 WIB
X