Demi 1 Juta Akseptor, BKKBN Jawa Barat Kerahkan Semua Kekuatan

- 29 Juni 2020, 09:03 WIB
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Harganas (Hari Keluarga Nasional) ke-26 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 1 Juli 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR /null

PIKIRAN RAKYAT - PERWAKILAN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk menyukseskan pelayanan 1 juta akseptor yang dilaksanakan dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2020 ini. Bukan tanpa alasan, BKKBN mematok hampir setengah dari 1 juta target nasional tersebut berasal dari Jawa Barat. Tepatnya, 454.226 akseptor

“Kami optimistis bisa memenuhi target tersebut. Memang tantangannya karena ini sedang dalam masa pandemi Covid-19. Pelayanan tidak bisa dilakukan secara massal. Namun begitu, kami menyiasatinya dengan mengerahkan seluruh petugas hingga jejaring masyarakat,” ujar Kepala Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Barat Herman Melani dalam keterangan resmi BKKBN Jabar, Senin 29 Juni 2020. 

Herman menjelaskan, pengerahan “pasukan” dilakukan didasari pertimbangan besarnya target yang dibebankan BKKBN Pusat kepada Jawa Barat. Juga jenis kontrasepsi yang menitikberatkan pada perlunya penggerakkan massif. Dari 454.226 akseptor, 384.932 atau sekitar 85 persen di antaranya merupakan pil dan kondom. Dua jenis kontrasepsi itulah jelas membutuhkan mobilisasi petugas besar-besaran. 

Baca Juga: SK Keluar, PT LIB Diminta PSSI untuk Segera Buat Perencanaan Lanjutan Kompetisi Liga 1 dan Liga 2

“Sesuai arahan (BKKBN) Pusat, selama masa pandemi ini para petugas lini lapangan mendapat tugas mengantarkan pil dan kondom kepada akseptor secara door to door. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi. Dengan begitu, strategi paling memungkinkan adalah dengan menggerakkan lini lapangan,” ujar Herman. 

Mantan auditor ini mengaku diuntungkan dengan karakteristik program keluarga berencana (KB) atau kini menjadi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang lebih bersifat gerakan. Gerakan inilah yang memungkinkan segenap unsur masyarakat untuk terlibat dalam program Bangga Kencana. Sejak kelahirannya, program KB sudah melibatkan institusi masyarakat perdesaan (IMP) yang benar-benar memanfaatkan potensi masyarakat itu sendiri. 

Baca Juga: Antisipasi Dinamika Ekonomi Global, Agus Gumiwang : Penggunaan Produk Dalam Negeri Akan Ditingkatkan

Dengan demikian, pelibatan masyarakat bukan semata-mata demi menggenjot pelayanan KB dalam rangka Harganas. Lebih dari itu, kolaborasi menjadi semacam pembuktian bagi BKKBN dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program Bangga Kencana. 

“Salah satu kekuatan BKKBN terletak pada keberadaan IMP. Mereka merupakan ujung tombak program. Khusus dalam kegiatan pelayanan serentak ini, pos KB dan sub pos KB bergerak menjadi perpanjangan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi. Adapun bidan dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melakukan pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh para kader lini lapangan. Tentu, pelayanan senantiasa memperhatikan protokol pencegahan Covid-19,” ucap Herman. 

Baca Juga: Ikuti Tren hingga Beli Sepeda Rp 20 Juta, Ivan Gunawan: Harga Sepeda Gue Murah Ini

Dian menuturkan, pelayanan IUD dan implan dilakukan di faskes. Pelayanan KB suntik dilakukan oleh PMB (praktik mandiri bidan). Kesepakatan kami dengan Pengurus Daerah IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Jawa Barat, dalam setiap satu jam terdapat enam orang yang dilayani. 

"Pengaturan ini dilakukan untuk menghindari penumpukkan akseptor di fasilitas kesehatan,” kata Herman menambahkan. 

Lebih jauh Herman merinci, pelayanan serentak pada 29 Juni 2020 pihaknya menargetkan bisa melayani 12.029 akseptor IUD atau implan dan 57.265 akseptor suntik. Jumlah ini menggenapkan layanan pil dan kondom sebanyak 384.932 akseptor. Dengan demikian, total pelayanan serentak bisa mencapai target 454.226 yang sebelumnya sudah disepakati antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan organisasi perangkat daerah (OPD) KB Kabupaten dan Kota awal pekan ini. 

Baca Juga: Tiga ASN Terjerat OTT di Disdukcapil Cirebon, Bupati: Non Job hingga Ada Keputusan Pihak Berwajib

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X