Kerja Sama Kebun Binatang Bandung dengan Taman Safari Indonesia Dipertanyakan, TSI Beberkan Kronologinya

- 7 Maret 2022, 17:15 WIB
Perjalanan panjang kisruh di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden (Bazoga) terus berlanjut.
Perjalanan panjang kisruh di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden (Bazoga) terus berlanjut. /Portal Bandung Timur/hp.siswanti

"Pembayaran ini atas dasar MoU yang menyatakan, bahwa salah satu ahli waris keluarga merupakan pemilik lahan Kebun Binatang Bandung," katanya.

Hanya saja awal 2020 hingga awal 2022 kata John YMT menunda pembayaran sewa lahan kepada pihak keluarga.

"Hal ini dikarenakan pendapatan Bazoga turun drastis akibat penutupan sementara, dilanjutkan dengan pembatasan jumlah pengunjung akibat pandemi Covid-19," katanya.

Selama rentang waktu ini pulalah kata John sekitar Oktober 2021, diketahui ada surat pernyataan Bapak Romly Sundara Bratakusuma No. 78/C/YMT/XI/2013 tanggal 7 November 2013.

"Pada surat itu menyebutkan lahan yang saat ini digunakan oleh pengurus bukanlah lahan milik Bapak Romly," katanya.

Keberadaan surat ini diketahui dari hasil persidangan tentang kepemilikan lahan.

"Yayasan yang waktu itu masih saya pimpin, menduga pihak keluarga yang diwakili Ibu Sri telah memberikan keterangan palsu tentang kepemilikan lahan yang menyebabkan terjadi perjanjian kerja sama sewa lahan antara yayasan dan pihak keluarga yang diwakili oleh Ibu Sri," katanya.

Baru pada 14 Mei 2020 dan 7 September 2021, lanjut John, terjadi penolakan dari pihak keluarga terhadap kegiatan pengukuran dan pemasangan plang oleh Pemerintah Kota Bandung (BPN) di lahan Bazoga yang menyatakan lahan tersebut merupakan aset Pemkot Bandung.

Setelah itu kata John seseorang bernama Steven Phartana, yang mengaku sebagai pemilik lahan Bazoga, melakukan gugatan terhadap Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari sebagai Tergugat III di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bandung.

Baca Juga: Korban Perundungan dan Kekerasan Seksual di KPI Ingin Bertemu Kapolri: Pelaku Belum Dihukum Setimpal

"Gugatan ini berisi gugatan atas surat pernyataan Ketua Pengurus, John Sumampau dan Pembina Yayasan, Tony Sumampau yang dibuat dalam pertemuan bersama dengan Pemkot Bandung, tanggal 06 September 2021," katanya.

Penggugat menganggap kata John pernyataan tersebut telah merugikannya karena penggugat tidak bisa melakukan upaya pensertifikatan atas lahan tersebut. Hingga saat ini, proses peradilannya masih berlangsung.

"Setelah itu pada Januari 2022 terjadi pengambilalihan secara sepihak pengelolaan Bazoga dari kepengurusan yang terdaftar dalam Akta No. 21 tanggal 25 Mei 2017 oleh pihak keluarga almarhum Romly Bratakusumah," katanya.

Bahkan kata John susunan pengurus pun diubah secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang sah atau yang semestinya. Muncul pula akta baru yang menyatakan perubahan dewan pembina dan ketua pengurus, dengan tata cara yang tidak patut.

"Mulai pertengahan Januari 2022, uang pendapatan Bazoga disalurkan ke rekening atas nama pribadi salah satu pengurus yayasan dari pihak keluarga.Jadi bukan lagi ke rekening atas nama Yayasan. Adapun jumlah pendapatan yang disetor ke rekening tersebut hingga tanggal 16 Februari 2022 terbilang sangat besar," katanya.

John pun mengaku sudah membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Ia melaporkan mengenai dugaan penggelapan anggaran serta pemalsuan tanda tangan perihal peralihan pengelolaan Bazoga.

"Sudah, sudah kami laporkan ke polisi. Dengan pihak-pihak yang mengklaim lahan di kebun binatang sebenarnya kita juga menunggu, tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan klaimnya itu karena memang lahannya punya pemerintah," ucapnya.

Baca Juga: 'Hujan Uang' Rp50.000 di Pekalongan, Aksi Pengusaha Justru Tuai Kritik

Namun yang menjadi pertanyaan lainnya kata John apakah mampu jika tanah di Bazoga yang bernilai Rp 25 juta per meter bisa dibeli seluruhnya oleh perseorangan. Bahkan 25 juta itu adalah harga NGOP sedangkan jika harga normal bisa Rp 75 juta.

"Luas tanah Bazoga adalah 1,3 hektare lebih, kalikan saja, berapa miliar atau triliun itu. Bagaimana bisa untuk membayar pajak tahunannya. Diketahui Bapak Steven itu adalah warga Kabupaten Garut," katanya.

Oleh karena itu John pun berharap ada kejelasan tentang kondisi Bazoga ini. Terutama kepada kepengurusan baru, yang didalamnya nama John dan Tony Sumampau tak lagi dimasukkan.

Sementara itu Manager Marketing Communication Bazoga Sulhan Syafi'i saat disinggung terkait masalah tersebut, Sulhan pun menghubungi pihak keluarga yang kini mengelola Bazoga.

"Sayangnya dari pihak keluarga tidak ada komentar sama sekali. Mohon maaf sebelumnya," ucapnya.***

Halaman:

Editor: Tita Salsabila


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network