Asep Wahyuwijaya : Matangkan Protokol PSBB hingga ke Tingkat RT dan RW

- 1 Mei 2020, 17:41 WIB
Ilustrasi Ruang  DPRD Jabar.*/NOVIANTI NURULLIAH/PR
Ilustrasi Ruang DPRD Jabar.*/NOVIANTI NURULLIAH/PR /Novianti Nurulliah

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak lebih mematangkan protokol dalam penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga ke tingkat RT/RW, untuk mengurangi penularan wabah Covid-19 di Jawa Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat menilai, diperpanjangnya PSBB di daerah Bodebek (Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi) menjadi catatan evaluasi tingkat kedisiplinan PSBB yang dianggap tidak berhasil.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya kepada Pikiran-Rakyat.com menanggapi mengenai evaluasi PSBB tahap I daerah Bodebek, Jumat 1 Mei 2020.

Baca Juga: Lebih dari 100.000 Kasus COVID-19 di Rusia, Perdana Menteri Jadi Salah Satu Pasien Positif

Dikatakan Asep, jika melihat hasil evaluasi PSBB Bodebek tahap I yang diperpanjang, maka protokol PSBB itu semestinya tidak sekedar menjangkau luasannya saja, melainkan juga harus mampu menembus kedalamannya. Demikian juga dengan pelaksanaan penetapan PSBB di Bandung raya.

“Para kades, RW/ RT, babinsa, tenaga kesehatan di unit pelaksana fungsional di daerah masing-masing yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus memahami kerjanya juga. Problem mendasar mengapa tingkat kedisiplinan PSBB di Bodebek itu dianggap tidak berhasil, karena aparat pemerintah pada level terbawah sendiri masih banyak yang kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya,” ungkap Asep.

Masih dikatakan dia, ada konsekuensi-konsekuensi besar yang muncul akibat diberlakukannya PSBB. Oleh karenanya, pemerintah harus betul-betul mampu mengantisipasi konsekuensi itu agar penerapan PSBB dapat berjalan optimal.

Baca Juga: Gara-gara Orang Kaya, Brasil Disebut Akan Jadi Pusat Mematikan Virus Corona Berikutnya

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat harus betul-betul memastikan protokol kesehatan dalam penerapan PSBB di 10 daerah (wilayah Bodebek dan Bandung raya) terlaksana dengan baik.

Syahrir menilai, pernyataan yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pelaksanaan PSBB di Bodebek yang diklaim berhasil, hal itu perlu didukung juga dengan alat ukur yang pasti.

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X