Jumat, 5 Juni 2020

Antisipasi Adanya Gelombang Mudik, Daerah Harus Tingkatkan Kewaspadaan

- 3 April 2020, 19:54 WIB
LIMA alasan dari BKKB atas larangan mudik di tengah pandemi virus corona //Twitter/@BKKBNofficial

PIKIRAN RAKYAT - Meski saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan maklumat imbauan tidak mudik, namun antisipasi terjadinya gelombang pemudik, tetap harus dipersiapkan. Pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat diimbau lebih mengintensifkan pengawasan kepada pemudik, khususnya pemudik yang berasal dari zona merah Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari saat dikonfirmasi, Jumat, 3 April 2020 mengimbau pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat lebih mengoptimalkan percepatan penanganan Covid-19 di daerah. Ineu juga menyarankan adanya keselarasan bersama antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam upaya percepatan penanganan wabah ini.

Baca Juga: Coba Peruntungan saat Pandemi COVID-19, Pedagang Pasar Tradisional Manfaatkan HP Jadulnya

“Kalau misalnya sekarang ditemukan adanya aktivitas mudik, ini pemerintah daerah kota/kabupaten harus betul-betul mengintensifkan pengawasannya. Jangan sampai ODP (orang dalam pemantauan) atau PDP (pasien dalam pengawasan) ini terus bertambah. Sehingga perlu ada pantauan yang betul-betul harus dilakukan, lebih sigap,” ujar Ineu.

Keberadaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar, dikatakan Ineu, diharapkan juga akan berjalan lebih efektif jika ditemukan kasus-kasus baru Covid-19 di Jawa Barat.

“Sebenarnya, penanganan wabah Covid-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga diimbau berperan aktif dalam penanggulangan wabah ini,” kata dia.

Baca Juga: Kebangkitan Samuel Eto'o Usai Ditipu Agen, Berawal Curhatan sang Ibu yang Tak Diberi Uang

Dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberlakukan prosedur tetap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun mengantisipasi adanya gelombang pemudik yang masuk ke wilayah Jawa Barat.

“Kepada mereka yang bepergian (mudik), maka kedatangan di terminal atau di point of entry akan dilakukan pengecekan. Jika ditemukan ada (pemudik) yang bergejala, maka saat itu juga akan dilakukan rapid test oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat dan segera dipisahkan. Kami ingin memastikan orang yang datang adalah orang-orang yang sehat,” kata Ridwan.

Baca Juga: Dibayangi Pandemi Virus Corona (Covid-19), Hiswanamigas Jamin Stok LPG dan BBM Aman

Gubernur menjelaskan, akan ada beberapa risiko bagi warga Jabar yang memaksakan diri untuk mudik. Seperti berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan) setibanya di kampung halaman dan diwajibkan untuk karantina mandiri selama 14 hari.

“Jika ODP ini ketahuan tidak melakukan tindakan karantina diri, maka polisi akan mengambil tindakan dengan pasal membuat sebuah potensi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan warga,” ungkap dia.

Baca Juga: Aktif di Medsos, Brigadir Buana Dinominasikan Jadi Personel Terinspiratif dan Terinovatif

Selain itu, lanjut Ridwan Kamil, pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai beberapa kasus penularan Covid-19 akibat mudik di sejumlah daerah di Jabar. Dia menyebutkan, ada satu lansia di wilayah Kabupaten Ciamis yang saat ini positif Covid-19 yang diduga lantaran didatangi anaknya dari Jakarta. Selain itu, ada juga pasangan yang terindikasi positif terpapar Covid-19 lantaran istrinya itu bekerja di Jakarta memaksakan pulang ke Bandung.

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X