Rabu, 8 April 2020

Persoalan Anggaran Pilkada Kabupaten Bandung Akhirnya Tuntas

- 20 Februari 2020, 19:29 WIB
ILUSTRASI pilkada.* /DOK. PR

PIKIRAN RAKYAT - Sempat tersendat, anggaran untuk perhelatan Pilkada Kabupaten Bandung 2020 akhirnya dicairkan oleh pemerintah daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tahapan pilkada dengan lancar.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan, dana hibah dari pemda untuk KPU mulai diterima pada Rabu, 19 Februari 2020. Nilai anggaran yang dicairkan pada tahap pertama itu, kata dia, ialah 40 persen dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU yang sebesar Rp 98 miliar.

"Sudah (dicairkan) pada Rabu kemarin. Pencairan tahap pertama itu, sesuai dengan NPHD, adalah 40 persen dari total anggaran Rp 98 miliar, yaitu Rp 39,522 miliar. Anggaran itu akan kami gunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk honor dan operasional kantor," kata Agus di Soreang, Kamis 20 Februari 2020. 

Baca Juga: Galih Ginanjar Tidak Terlibat dalam Kasus Video Ikan Asin, Kuasa Hukum Ungkap Alasan

Sebelumnya, dana hibah untuk pilkada sempat tersendat lantaran ada selisih angka di NPHD dengan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga anggaran untuk KPU berkurang Rp 120 juta. Menurut Agus, anggaran untuk KPU akhirnya disesuaikan kembali dengan di NPHD. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin menyatakan hal yang senada. Menurut dia, pada Rabu kemarin Bawaslu telah menerima dana hibah dari pemda sekitar Rp 11,4 miliar. Jumlah itu, kata dia, ialah 40 persen dari anggaran di NPHD, yang secara keseluruhan berjumlah Rp 28,9 miliar.

"Kami sebetulnya sudah menandatangani kuitansi itu pada Selasa pekan lalu. Namun, ada beberapa kendala. Jadi, baru Rabu kemarin uangnya masuk dan hari (Kamis) ini sudah kami distribusikan yang jadi hak teman-teman panwascam untuk honor bulan Januari," katanya.

Baca Juga: Cara Cepat Menghilangkan Mata yang Terlihat Lelah agar Segar Kembali

Persoalan selisih Rp 330 juta antara angka di NPHD dengan di DPA, menurut dia, juga sudah terselesaikan. Selain pencairan tahap pertama tahun anggaran 2020 tersebut, dia menambahkan, dana hibah dari pemda untuk Bawaslu juga sudah diterima pada 2019 lalu, dengan jumlah Rp 380 juta.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X