Senin, 30 Maret 2020

36.000 SDM Honorer di Pemprov Jabar Akan Dihapus untuk Menjadi Pegawai Kontrak

- 23 Januari 2020, 19:42 WIB
WAKIL Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum Ridwan Kamil menghadiri menghadiri syukuran Hari Jadi Forum Honorer Daerah di Masjid As Sidiq Kompleks Pemda KBB, Senin 16 September 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABR /null

PIKIRAN RAKYAT – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mencatat jumlah sumber daya manusia (SDM) di luar PNS atau honorer, di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, saat ini mencapai 36.000 orang. 

Jumlah tersebut meliputi kontrak perorangan, tenaga harian lepas, sampai outsourcing.

SDM sebanyak 36.000 orang tersebut rencananya akan dihapuskan sesuai dengan arahan pusat yang sudah disampaikan pada DPR. 

Baca Juga: Bertemu di Grup Teman Sekolah, Korban Penipuan Petinggi Sunda Empire Minta RR Segera Dihukum

Mereka yang berstatus non-PNS tersebut akan diarahkan untuk menjadi  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Tulus Arifan,  Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Jabar menuturkan, penghapusan tenaga kontrak dan semacamnya tersebut ditargetkan tuntas pada 2023 mendatang sehingga komposisi antara PNS dan PPPK tersebut menjadi 30 banding 70.

loading...

Namun pihaknya masih menunggu peraturan presiden terkait PPPK tersebut.

Baca Juga: Gedung Sate, Gedung Pakuan, dan Kawasan GOR Saparua Direvitalisasi dengan Anggaran Rp 36 Miliar

Diakui Tulus, untuk PPPK yang direkrut 2019 pun sampai saat ini masih menunggu kejelasan perihal penggajian mereka yang bakal diatur dalam Perpres yang sampai saat ini belum terbit.

“Ada 600 orang PPPK betul terkatung-katunng, dalam Undang-undang jelas PPPK itu menjadi tanggung jawab APBD, tapi peraturan presiden hingga saat ini belum keluar,” kata Tutus pada Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 23 Januari 2019.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X