Senin, 30 Maret 2020

Soal Wyata Guna, Legislator Upayakan Pencabutan Permensos

- 19 Januari 2020, 20:56 WIB
PENGHUNI Balai Wyata Guna yang terusir berlindung di bahu jalan dan trotoar di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu 15 Januari 2020. Para penghuni tetap ingin bertahan di asrama sementara pihak Kemensos bersikeras dengan pergantian status panti jadi balai.* /ARIF HIDAYAH/PR

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Forum Penyelamat SLB A Bandung, Dr Ahmad Basri Nursikumbang, meminta pemerintah mengembalikan Wyata Guna ke fungsi kepantian. Dikhawatirkan dengan dijadikan balai pelatihan, mereka yang selesai pelatihan menjadi tidak berguna di masyarakat.

"Jadi 'nothing about us without us' yah intinya apa yang kami perjuangkan adalah untuk kami juga. Maka dari itu saya harap pemerintah mengembalikan fungsi panti sesuai Undang-undang," kata Ahmad di Cafe Suluh, di Jalan Cipto, Kota Bandung pada Minggu 19 Januari 2020.

Menurut Ahmad banyak kejadian seperti Wyata Guna ini, sebelumnya bahkan ada juga kejadian yang sama di Bekasi. Selain Bekasi di wilayah Gorontalo dan Surabaya pun pantinya bernasib sama. "Mengapa Kemensos tega melakukan hal itu pada kami yang mempunyai kekurangan," ucapnya.

Baca Juga: Kementerian BUMN Cari Cara Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya, Sejumlah Solusi Dipertimbangkan

Ahmad pun khawatir dengan dijadikannya balai, para penghuni nantinya nasibnya terbengkalai. Padahal jika tidak ada tempat berteduh maka lanjut Ahmad mereka yang di Wyata Guna bisa kembali dilupakan masyarakat. "Mungkin bisa kembali jadi sampah masyarakat," ucapnya.

loading...

Di tempat yang sama Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni berjanji akan meninjau Permensos No 18 Tahun 2018. Seperti diketahui Permensos itu berisi tentang 'Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas'. Hal tersebut adalah buntut terlantarnya 32 Mahasiswa di Panti Wyata Guna pada Kamis 16 Januari 2020.

"Teman-teman difabel ini bersikukuh tidak ingin meninggalkan Wyata Guna hingga rela tidur di trotoar jalan. Permensos tersebut menurut kami menimbulkan ketidakadilan. Bahkan rencana perubahan panti menjadi balai tidak menjamin hak mereka menetap," katanya di tempat yang sama.

Baca Juga: KBB Bentuk Tim Ahli Cagar Budaya Sendiri, Sepuluh Situs dalam Pantauan

Maka dari itu kata Lisda kemungkinan pihaknya akan meninjau Permensos tersebut. Meski ini membutuhkan proses panjang namun diharapkan menjadi jalan keluar. "Rencana lainnya adalah penundaan Permensos tersebut hingga pemerintah daerah siap agar tidak terjadi hal seperti kemarin," katanya.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X